Home / Investigasi / Nusantara / Opini / Pendidikan / Politik & Hukum

Rabu, 14 September 2022 - 16:58 WIB

LHI ke Polres Pinrang: Proses Hukum Pelaku Penambang Ilegal

JURNAL NEWS, MAKASSAR – Lembaga Kajian dan Advokasi HAM Indonesia (LAK-HAM INDONESIA) buka suara terkait kegiatan pertambangan di Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan (Sulsel) yang diduga tidak memiliki izin pertambangan.

Sebelumnya warga Kecamatan Mattiro Bulu, menggelar demonstrasi di depan Kantor DPRD Pinrang dan Kantor Polres Pinrang. Mereka menuntut agar kegiatan pertambangan di kawasan Mattiro Bulu segera ditutup.

Aksi demo dilakukan pada Rabu (14/9), sekitar pukul 09.00 WITA. Dalam aksi terlihat ratusan massa hadir membawa sejumlah spanduk dan melakukan orasi.

Ketua Umum LHI, Arham MS mengapresiasi Polres Pinrang yang memberikan respon cepat terhadap tuntutan masyarakat Mattiro Bulu.

Baca juga: Pak Polisi, Tangkap-Adili Penambang di Mattiro Bulu Pinrang

“Apresiasi kepada Kapolres dan jajarannya dalam menanggapi tuntutan warga,” ucap Aktivis HAM ini saat dikonfirmasi di Makassar, Rabu.

Ketua Umum LAK-HAM INDONESIA, Arham MS.

Menurut Arham, meskipun sebenarnya tidak ada aksi demo jika terdapat kegiatan pertambangan yang diduga ilegal maka aparat hukum atau instansi terkait harus bertindak.

Pasalnya, kegiatan tambang ilegal selain merusak lingkungan hidup juga dapat menimbulkan kerugian bagi warga sekitar juga keselamatan warga dapat terancam.

Arham melanjutkan, tambang galian C (TGC) yang dipermasalahkan oleh masyarakat Mattiro Bulu tidak ada alasan bagi pemkab dan kepolisian untuk tidak menutupnya apalagi dari informasi yang kami terima bahwa TGC tersebut tidak mengantongi izin.

“Ya, kegiatan tambang tersebut harus dihentikan, APH harus menindak tegas apalagi ini telah merusak areal pertanian /perkebunan masyarakat setempat,” jelasnya.

“Proses hukum pelaku usaha TGC ilegal tersebut,” sambungnya.

Terpisah, informasi yang diterima dari warga Aliansi Masyarakat Mattiro Bulu jika pihak Polres Pinrang hari ini akan menutup kegiatan tambang dan menempatkan personel untuk menjaganya.

Warga meminta agar aktivitas tambang dihentikan, mereka meminta pihak kepolisian agar menangkap dan mengadili oknum yang telah merusak lahan pertanian dan perkebunan milik masyarakat.

“Kepada bapak polisi tangkap dan adili oknum yang merusak lahan pertanian dan perkebunan milik masyarakat Mattiro Bulu, aksi ini hanya menuntut apa yang menjadi hak kita”, kata orator demo.

Ia juga menegaskan, jika pihak kepolisian tidak menindaklanjuti tuntutan warga maka mereka berjanji akan datang kembali dengan massa yang lebih besar lagi.

Mattiro Bulu adalah kawasan pertanian dan perkebunan, tidak masuk sebagai kawasan tambang sehingga aktivitas pertambangan tersebut jelas melanggar perda, Orator massa menambahkan.

Pernyataan Sikap

Dalam aksi demo tersebut, masyarakat Mattiro Bulu atau “Aliansi Masyarakat Mattiro Bulu” menyatakan sikap secara tertulis. Pernyataan sikap tertanggal 13 September 2022 dan ditanda tangani Muhammad Idul selaku Koordinator Lapangan, menyatakan:

Meminta kepada Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Pinrang untuk menindaklanjuti hasil TKPRD Kabupaten Pinrang pertanggal 24 Juli 2021.

Meminta kepada Bapak Ketua dan anggota DPRD Kab. Pinrang untuk merekomendasikan kepada Bapak Kapolres Pinrang mengusut tuntas adanya tambang galian golongan C yang illegal di Kelurahan Manarang

Meminta kepada Bapak Ketua dan anggota DPRD Kab. Pinrang untuk menutup paksa operasional tambang galian golongan C yang illegal di Kelurahan Manarang yang berdampak negative terhadap lingkungan hidup.

Meminta kepada Bapak Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Pinrang untuk merekomendasikan kepada Bapak Kapolres Pinrang menutup paksa/memberhentikan paksa operasional tambang galian golongan C yang illegal di Kelurahan Manarang yang berdampak negative terhadap lingkungan hidup.

Berdasarkan Informasi yang dihimpun, jika pelaku usaha pertambangan BH alias HB sudah dilakukan peneguran oleh pemerintah setempat namun tidak diindahkan. Peneguran tersebut pun diperkuat dengan terbitnya rekomendasi dari Pemkab Pinrang agar penambang tidak melakukan kegiatan pertambangan.

Dalam surat rekomendasi juga disebutkan jika kegiatan tersebut tidak memiliki izin. (FSL)

Berita ini 55 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Investigasi

Pemuda Banyuanyara Bentuk Komunitas LBK-HBK

Investigasi

Kalah PSU, Paslon ASRI Gugat KPU Labuhanbatu ke MK

Investigasi

Banjir Soppeng; 3 Sungai Meluap, 2 Rumah Terseret Arus

Investigasi

Peduli Semeru, Aisyah Cendekia Makassar Salurkan Bantuan

Investigasi

Renovasi Kantor Pertanahan Sinjai Disorot

Investigasi

Polsek Merbau Tangkap Pencuri Sepeda Motor

Investigasi

DPRD Deman Pansus Refocusing Anggaran Covid-19

Nusantara

Diseret KPK, Harta dan Sederet Prestasi Gubernur Sulsel