Home / Investigasi / Nusantara / Pendidikan / Politik & Hukum

Rabu, 23 Februari 2022 - 14:27 WIB

Camat Galut Minta Anggota Dewan Prioritaskan Pembangunan Tanggul Pesisir Pantai

JURNAL NEWS, TAKALAR – Musyawarah rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan (Sulsel) tingkat kecamatan kali ini di gelar di Kecamatan Galesong Utara, di aula pertemuan Kantor Camat Galut, Rabu (23/2/2022).

Dalam kegiatan Musrenbang RKPD kab/Kota tingkat Kecamatan dihadiri oleh Camat Galesong Utara, Ketua Komisi III DPRD Takalar, Achmad Sija, Ketua Komisi I, Nurdin HS, Anggota DPRD, Wahyu Eka Putra, Bachtiar Syam, Ibrahim Lotteng, dan Hairil Anwar.

Selain itu hadir juga dari Dinas Sosial dan PMD, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, unsur Bappelitbangda Takalar, para kepala desa serta aparat, Kapolsek Galut dan SKPD terkait.

Camat Galesong Utara, Amran Torada yang sekaligus membuka acara secara resmi musrenbang menyampaikan bahwa musrembang ini jangan hanya seremonial belaka, tapi ada output dari kegiatan ini. Karena sekarang semua program kerja yang akan dilaksanakan di kabupaten Takalar tentunya di usulkan dari bawa sampai ke tingkat kabupaten.

“Semua program kerja di usulkan dari bawa masyarakatlah yang memberikan informasi kami hanya mentransformasikan melalui forum ini,” ujar Amran di hadapan seluruh Anggota DPRD Takalar dan seluruh perwakilan OPD/Instansi, Rabu (23/2/2022).

Lebih lanjut Amran mengatakan di wilayah kecamatan Galesong Utara ini terdiri dari 10 desa/ kelurahan diantaranya, 9 Desa dan 1 Kelurahan.

“Kami berharap kepada Anggota DPRD yang hadir agar di perhatikan yang menjadi prioritas dari suara masyarakat dari pesisir pantai mengenai dampak dari Abrasi Pantai yang sering kali terjadi dari tahun ke tahun jika musim hujan tiba. Karena pembangunan Tanggul dan infrastruktur jalan di pesisir menjadi Prioritas utama,” tambah Amran.

Ia mengatakan selain pembangunan penahan abrasi pantai, persoalan lain adanya genangan air yang berakibat banjir di beberapa desa di Galesong Utara yang berdampak ke para petani.

“Tentunya kami harap ada normalisasi dan terakhir mengenai persoalan sampah agar masyarakat punya kesadaran terhadap pengelolaan sampah dengan tidak membuang sembarangan sampah tapi membuang pada tempatnya,” ucapnya.

Mantan camat Galesong selatan ini berharap agar program yang disampaikan yang tidak bisa dibiayai dari dana desa bisa di akomodir sampai di tingkat kabupaten dan tentunya ada realisasi.

Sementara, Ketua Komisi III DPRD Takalar Ahmad Sija merespons positif apa yang disampaikan camat Galesong utara namun demikian selaku wakil rakyat punya keterbatasan dalam proses pembahasan di DPRD.

“Insya Allah semua usulan masyarakat baik dari reses bisa ralisasi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,” terangnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah (Bapelitbang) Kabupaten Takalar melalui Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian, dan Pembangunan Evaluasi Daerah Muhammad Waris Jaya mengatakan kegiatan musrenbang RKPD kab/kota di tingkat kecamatan mulai digelar sejak hari ini, Rabu, 16 Februari 2022 dan akan selesai sampai Sabtu, 26 Februari 2022.

“Pelaksanaan musrenbang secara bertahap mulai dilaksanakan oleh kecamatan Galesong selatan, Pattallassang, Mappakasunggu, Mangarabombang, Polongbangkeng Utara, Polongbangkeng Selatan, Galesong Utara, Kepulauan Tanakeke, Sanrobone dan Galesong,” kata Waris dalam rilis resminya yang diterima jurnalnews.net, Rabu (16/2). (HSN)

Berita ini 59 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Investigasi

Sekda Takalar Jabat Ketua Majelis Kode Etik dan Perilaku ASN

Investigasi

Polres Labuhanbatu Ringkus Kurir dan Pengedar Sabu di Labusel

Investigasi

Oknum Anggota Polisi Moncongloe Maros Diduga Terima Suap

Investigasi

Bupati Bagikan BLT dan Bantuan Lainnya di Mangarabombang

Investigasi

Sinergitas TNI-Polri Bantu Korban Kebakaran di Tanjung Ledong

Investigasi

Polres Labuhanbatu Salurkan Bansos ke Yayasan

Investigasi

Bupati Takalar: Dana Desa untuk Tingkatkan Kualitas SDM

Investigasi

Sinergitas Pemkab Takalar dan Kejaksaan dalam PPD