Home / Investigasi / Nusantara / Pendidikan / Politik & Hukum

Jumat, 3 September 2021 - 21:45 WIB

Korupsi PBJ, Bupati Banjarnegara Jadi Tersangka

JURNAL NEWS, JAKARTA – Diduga korupsi pengadaan barang dan jasa (PBJ) di Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, tahun anggaran 2017-2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Banjarnegara, Jawa Tengah, Budhi Sarwono sebagai tersangka.

“Setelah KPK melakukan penyelidikan, kita menemukan bukti permulaan yang cukup dan kita tingkatkan ke penyidikan. Hasil kerja keras tersebut menetapkan dua orang tersangka,” ujar Ketua KPK, Firli Bahuri, dalam jumpa pers di Kantornya, Jakarta, Jumat (3/8/2021).

Bupati Banjarnegara, Jawa Tengah, Budhi Sarwono.

Selain dia, lembaga antirasuah juga menetapkan pihak swasta sekaligus orang kepercayaan bupati, Kedy Afandi (KA), sebagai tersangka. KA juga merupakan tim sukses bupati dalam pemilihan kepala daerah tahun 2017.

“Untuk kepentingan penyidikan, kedua tersangka ditahan selama 20 hari pertama mulai hari ini 3 September 2021 sampai 22 September 2021,” kata Firli.

Pada tahun September 2017, Budhi Sarwono (BS) memerintahkan Kedy Afandi (KA) yang adalah orang kepercayaannya untuk memimpin rapat koordinasi yang dihadiri oleh para perwakilan asosiasi jasa konstruksi di Kabupaten Banjarnegara yang bertempat di salah satu rumah makan.

Bahwa paket proyek pekerjaan akan dilonggarkan dengan menaikkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) senilai 20 % dari nilai proyek dan untuk
perusahaan-perusahaan yang ingin mendapatkan paket proyek dimaksud diwajibkan memberikan komitmen fee sebesar 10 % dari nilai proyek.

“Pertemuan lanjutan kembali dilaksanakan di rumah kediaman pribadi BS yang dihadiri oleh beberapa perwakilan asosiasi Gapensi Banjarnegara dan secara langsung BS menyampaikan, diantaranya menaikkan HPS senilai 20 % dari harga saat itu, dengan pembagian lanjutan, senilai 10 % untuk BS sebagai komitmen fee dan 10 % sebagai keuntungan rekanan,” jelas Firli.

Bupati juga berperan aktif dengan ikut langsung dalam pelaksanaan pelelangan pekerjaan infrastruktur, diantaranya membagi paket pekerjaan di Dinas PUPR, mengikutsertakan perusahaan milik keluarganya, dan mengatur pemenang lelang.

“KA juga selalu dipantau serta diarahkan oleh BS saat melakukan pengaturan pembagian paket pekerjaan yang nantinya akan dikerjakan oleh perusahaan milik BS yang tergabung dalam grup BM (Bumi Redjo),” ungkap Firli.

“Penerimaan komitmen fee senilai 10 % oleh BS dilakukan secara langsung maupun melalui perantaraan KA. Diduga BS telah menerima komitmen fee atas berbagai pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara, sekitar sejumlah Rp2,1 miliar,” imbuhnya.

Budhi ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK Kavling C1, sementara KA ditahan di Rutan KPK Pomdam Jaya Guntur.

Kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dalam proses penanganan perkara ini, tim penyidik lembaga antirasuah sudah menggeledah rumah dinas bupati. Dari upaya paksa itu diamankan berbagai barang bukti termasuk dokumen terkait perkara. (IDR/TIM)

Berita ini 101 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Investigasi

Proyek PT Lompulle ’42’ Lewati Batas Waktu Pekerjaan

Investigasi

Terlibat KLB, 19 Ketua DPC Demokrat Dipecat

Investigasi

Indonesia Tembus 3 Ribu Positif Corona

Investigasi

K3S Pattallassang Bagi Takjil

Investigasi

Cipayung Plus Sepakat Rawat Toleransi antar Umat Beragama

Investigasi

Tiga Hari Tidak Pulang, Opung Sihombing Ditemukan Dipinggir Sungai

Investigasi

PDIP Resmi Usung Keponakan Prabowo di Pilkada Tangsel

Investigasi

Tiga Rencana Bangunan di Pasar Cabbeng Diduga Dikorupsi