Home / Investigasi / Nusantara / Pendidikan / Politik & Hukum

Kamis, 2 September 2021 - 18:44 WIB

Rumah Dinas Bupati Probolinggo Digeledah

JURNAL NEWS, JAKARTA – Terjaring Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) dalam kasus dugaan korupsi jual beli jabatan kepala desa di Probolinggo, Jawa Timur, Tim penyidik KPK menggeledah rumah dinas Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari, untuk mencari bukti terkait kasus tersebut, pada Kamis (2/9/2021).

“Salah satu tempat yang dilakukan upaya paksa penggeledahan yaitu rumah dinas Jabatan Bupati Probolinggo,” ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, Kamis (2/9/2021).

Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari.

Tim KPK juga turut menggeledah sejumlah tempat lain di Probolinggo. Hanya saja, Ali enggan menyampaikan secara detail tempat dimaksud. Juru bicara berlatar belakang jaksa ini berujar tim masih berada di lapangan dan sedang mencari bukti terkait dengan perkara.

“Perkembangan informasi mengenai kegiatan dimaksud nantinya segera kami sampaikan kembali,” ucap Ali.

Sekedar informasi, KPK menetapkan Tantriana dan suaminya yang juga mantan Bupati Probolinggo, Hasan Aminuddin, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual beli jabatan kepala desa.

Dari temuan awal KPK, para tersangka telah mematok tarif jabatan kepala desa di Probolinggo sebesar Rp20 juta. Tak hanya itu, mereka juga meminta upeti tanah kas desa dengan tarif Rp 5juta/hektare.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengungkapkan kasus ini bermula dari rencana dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa serentak tahap II di wilayah Kabupaten Probolinggo yang awalnya diagendakan pada 27 Desember 2021.

Namun, pemilihan itu dilakukan pengunduran jadwal hingga 9 September 2021. Dari jadwal itu, terdapat 252 Kepala Desa dari 24 Kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang selesai menjabat.

Guna mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa tersebut, lanjut Alex, maka akan diisi oleh Penjabat (Pj) Kepala Desa yang berasal dari para ASN di Pemkab Probolinggo. Adapun pengusulannya melalui Camat.

Selain Tantriana dan Hasan, KPK juga menetapkan dua tersangka penerima suap lainnya yakni Camat Krejengan Doddy Kurniawan dan Camat Paiton Muhamad Ridwan.

Para penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Ada juga 18 orang pemberi suap yang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (IDR/TIM)

Berita ini 30 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Investigasi

Jalan Poros Palopo-Tana Toraja Amblas

Investigasi

Coffee Morning Bersama OPD, Bupati Takalar Bahas LHKPN

Investigasi

Pemkab Takalar Terima 10 Sertifikat PTSL dari BPN

Investigasi

Balita 1,5 Tahun yang Sesak Nafas Dinyatakan Negatif Covid-19

Investigasi

Polres Labuhanbatu Ungkap Kasus Perniagaan Hewan Satwa Dilindungi

Investigasi

Anggota DPR Hamka Kady Serap Aspirasi Pendamping Desa Takalar

Investigasi

PKSPD Nilai Kebijakan Menkumham Mengada-ada Terkait Pembebasan Napi

Investigasi

KPU Labuhanbatu Batal Buka Kotak Suara