Home / Investigasi / Nusantara / Opini / Pendidikan / Politik & Hukum

Kamis, 12 Agustus 2021 - 09:06 WIB

Ketika Wanita Memimpin

Oleh: Arianto (Pemimpin Redaksi JURNAL)

JURNAL NEWS, – Sebelum diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, derajat, harkat, dan martabat kaum wanita dihinakan dan dilecehkan serta hak-haknya tidak dipenuhi. Setelah diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan syariatnya Allah Subhanahu Wa Ta’ala, mengangkat derajat kaum wanita, hak-hak mereka dipenuhi, kehormatan mereka dilindungi.

Jika kaum wanita diberi suatu jabatan yang tidak sesuai dengan fitrah kewanitaannya dengan dipoles dengan nama emansipasi, justru akan membuat wanita kembali kepada zaman jahiliyah. Nah, bagaimana dengan pelaksanaan pesta demokrasi pada zaman now yang banyak melibatkan wanita?

Urusan memilih pemimpin bukanlah semata-mata urusan duniawi yang tidak ada sangkut-pautnya dengan agama. Tetapi, memilih pemimpin pada hakikatnya adalah bagian dari urusan dunia sekaligus akhirat. Tidak ada dikotomi atau sekularisasi dalam memilih pemimpin dalam Islam.

Sampai saat ini telah ada beberapa wanita yang menduduki tampuk kepemimpinan dengan terpilih menjadi kepala daerah, bahkan pernah ada yang menjadi presiden. Padahal, dalam Islam, kepemimpinan wanita sangat dilarang berdasaran al-Quran dan hadits. Syarat laki-laki menjadi pemimpin dan larangan wanita menjadi pemimpin tersebut, maka tidak sah kepemimpinan perempuan dalam pandangan jumhur ulama.

Seputar ketentuan seorang pemimpin, adalah bahwa tidak ada Nabi dan Rasul Wanita. Nabi dan Rasul adalah refleksi dari pemimpin, baik dalam skala besar maupun dalam skala kecil. Rujukannya dapat dilihat dalam QS. Al-An’aam: 9, QS. Yusuf: 109, dan QS. Al-Anbiyaa’: 7. Imam dalam shalat juga tidak boleh wanita, kecuali makmumnya juga wanita (berdasarkan Imam Hanafi, Syafi’i, dan Hambali).

Pemimpin Redaksi JURNAL, Arianto

Selanjutnya, dikatakan dalam Al-Qur’an, kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman, “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. (QS. An Nisaa’ : 34). Secara logika, seorang kepala rumah tangga saja haruslah laki-laki, apalagi seorang kepala negara yang notabene sebagai kepala atau pemimpin dari banyak kepala keluarga lain, maka tidak bisa lain, haruslah laki-laki.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Bakrah r.a, bahwa: “Ketika sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wassalam berita tentang bangsa Persia yang mengangkat putri Kisra (gelar raja Persia dahulu) sebagai Ratu mereka, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bersabda: “Tidak akan bahagia atau berjaya suatu kaum apabila mereka menyerahkan kepemimpinan mereka kepada wanita (mengangkat wanita sebagai pemimpin)”. Hadits ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu dalam Musnad-nya No. 19507, 19547, 19556, 19573, 19603, 19612; Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu dalam Kitabul Maghazi bab Kitabi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ila Kisra wa Qaishar No. 4425, Kitabul Fitan No. 7099, Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu dalam Kitabul Fitan an Rasulillah No. 2188, Al-Imam An-Nasa’i rahimahullahu dalam kitab Adabul Qudhah No. 5293. Sehingga hadits ini, dari segi pengertian umum terhadap kata demi kata, bukan pada konteks atau sebab yang spesifik, maka dijadikan sebagai dalil atau hujjah dalam memilih memimpin. Ini juga menunjukkan bahwa faktor penentu utama bagi kepemimpinan terutama dalam posisi kepala negara adalah gender, bukan semata-mata integritas, kemampuan, popularitas, elektabilitas dan dukungan masyarakat serta usungan partai. Juga menunjukkan bahwa kepemimpinan itu adalah hak lelaki.

Tidak ada celah bagi wanita dalam masalah ini menurut kesepakatan ulama. Pada hadits ini juga terdapat dalil yang menunjukkan tentang ketidakjayaan suatu kaum yang mengangkat wanita sebagai pemimpin, baik dalam urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Atau dengan katalain, seorang wanita bukanlah orang yang pantas dan berhak menjadi pemimpin.

Bahkan tidak halal bagi suatu kaum mengangkat seorang wanita sebagai pemimpin. Sedangkan kita dilarang melakukan sesuatu yang mengakibatkan ketidakjayaan atau ketidakbahagiaan pada diri kita dan diperintahkan untuk berupaya mengerjakan sesuatu yang membawa kepada kebahagiaan dan kejayaan. Wajib hukumnya menjauhkan diri dari perkara yang membawa kepada ketidakbahagiaan.

Cakupan Wilayah

Cakupan wilayah kepemimpinan menurut hadits ini tak hanya terbatas secara khusus kepada kepemimpinan kepala negara atau presiden, tetapi mencakup secara luas termasuk kepemimpinan kepala daerah, baik sebagai bupati, dan gubernur, meskipun hadits ini disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala sampai berita bahwa penduduk Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin (kepala negara).

Sebab, bagaimanapun juga, menjadi pemimpin, baik dengan kekuasaan luas maupun terbatas, pada hakikatnya sama. Yang membedakan hanyalah wilayah kekuasaannya semata. Padahal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelas-jelas melarang seorang wanita menjadi pemimpin. Larangan ini bukan untuk kepentingan politik atau mendiskriditkan jenis kelamin.

Larangan wanita untuk memangku jabatan kepemimpinan tertinggi dan tidak boleh pula mengatur sebuah negara, sebagaimana terdapat dalam al-Quran dan hadits tidak terdapat pertentangan di dalamnya dengan prinsip bahwa Al-Quran selamanya tidak bertentangan satu sama lain. Juga sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang shahih, tidak akan bertentangan dengan Kalamullah, bahkan sebagai penjelas dan penerangnya.

Sebagai praktek dalam kenegaraan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para khalifahnya dan para ulama yang datang sepeninggal beliau tidak pernah mengangkat seorang wanita sebagai hakim atau mengatur sebuah wilayah di suatu negara.

Bagaimana dengan pemerintahan Ratu Saba’ yang dikenal bernama Balqis? Ratu Balqis menjadi kepala negara, jauh sebelum dia mengenal Islam dan dipercaya kawin dengan Nabi Sulaiman Alaihis Salam. Setelah dia ditundukkan oleh Nabi Sulaiman Alaihis Salam dan menjadi istrinya, otomatis yang menjadi kepala negara adalah Nabi Sulaiman Alaihis Salam, bukan lagi Balqis. Wanita diperkenankan memimpin jika sudah tidak ada lagi laki-laki Islam yang mampu menjadi pemimpin.

Ulama bersepakat bahwa wanita tidak boleh jadi pemimpin dan juga hakim dengan alasan, karena pemimpin harus memimpin jihad. Juga haruslah menyelesaikan urusan kaum muslimin. Seorang hakim haruslah bisa menyelesaikan sengketa. Sedangkan wanita adalah aurat, tidak diperkenankan berhias apabila keluar rumah. Wanita itu lemah, kurang akal dan agamanya.

Kepemimpinan dan masalah memutuskan suatu perkara adalah tanggung jawab yang begitu urgent. Karena itu, yang menyelesaikannya adalah orang yang tidak memiliki kekurangan seperti wanita yaitu kaum prialah yang pantas menyelesaikannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, “Tidaklah aku pernah melihat orang yang kurang akal dan agamanya sehingga dapat menggoyangkan laki-laki yang teguh selain salah satu di antara kalian wahai wanita.” (HR. Bukhari No. 304).

Jika kondisi fikiran dan agama kaum wanita adalah lemah, maka menyerahkan tanggung jawab seperti itu kepada wanita sama halnya menyerahkan urusan bukan pada ahlinya, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: “Jika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya” (HR. Bukhari. No. 59). Selain dalil yang telah disebutkan, wanita ketika shalat berjama’ah menduduki shaf paling belakang, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, “Sebaik-baik shaf bagi laki-laki adalah yang paling depan, sedangkan yang paling jelek adalah yang paling belakang. Sebaik-baik shaf bagi wanita adalah yang paling belakang, sedangkan yang paling jelek adalah yang paling depan.” (HR. Muslim No. 440).

Lalu dimana kepemimpinan wanita? wanita hanya diperbolehkan menjadi pemimpin di rumahnya, itu pun di bawah pengawasan suaminya, atau orang yang sederajat dengannya. Mereka memimpin dalam hal yang khusus yaitu terutama memelihara diri, mendidik anak dan memelihara harta suami yang ada di rumah.

Tujuan dari ini semua adalah agar kebutuhan perbaikan keluarga teratasi oleh wanita. Sedangkan perbaikan masyarakat nantinya dilakukan oleh kaum laki-laki. Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman, “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya.

Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” (QS. Al Ahzab: 33). Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, “Dan wanita menjadi pemimpin di rumah suaminya, dia akan dimintai pertanggungjawaban mengenai orang yang diurusnya.” (HR. Bukhari No. 2409).

Sebagai bukti keutamaan laki-laki dalam memimpin wanita adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengangkat pemimpin dari kaum wanita. Imam shalat tidak pernah seorang wanita, tetapi seorang laki-laki. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sakit tidaklah menyuruh istrinya untuk menjadi imam.

Selanjutnya, wanita harus izin suaminya kalau ingin puasa sunnah. Kemudian, hak laki-laki lebih mulia daripada wanita, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, “Andai aku memerintah seseorang sujud kepada yang lain, tentu akan aku perintahkan wanita sujud kepada suaminya.” (HR. Tirmidzi No. 1159). Bukti lain dari sejarah Islam adalah bahwa semua para Rasul dan Nabi adalah laki-laki, begitu juga semua khalifah adalah laki-laki dan pemimpin pasukan tempur untuk melawan musuh juga seorang laki-laki.

Bukan Diskriminasi

Larangan wanita menjadi pemimpin tidak dimaksudkan merendahkan derajat wanita, dan tidak pula mendiskriminasi. Seorang pemimpin negara atau daerah, harus benar-benar secara total mencurahkan, baik waktu, pikiran, tenaga maupun resiko dan tanggung jawabnya. Sedangkan wanita harus melayani suami dan anak-anak sebagai tugas utamanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala, “Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. (QS. Al-Baqarah: 228).

Syariat yang Allah Subhanahu Wa Ta’ala tetapkan melalui lisan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam telah sempurna dan telah dipraktekkan beliau bersama para shahabatnya radliyallahu ‘anhum. Jika Rasul memberitahukan tentang suatu amalan yang membawa kepada ketidakbahagiaan atau ketidakjayaan, maka kita harus membenarkannya dan kita diperintah untuk menjauhi atau meninggalkan hal tersebut. Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman: “Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya. (QS. Al-Hasyr: 7).

Berita ini 95 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Investigasi

Debat Kedua Pilkada Barru, Cabup Malkan Amin: KPU Tidak Adil

Investigasi

Empat Kader PDIP Dipecat: Gugat Megawati Rp40 Miliar

Investigasi

Di Pasar Citta, ACT MRI dan CWA Bagikan Sejuta Masker untuk Saudara se Bangsa

Investigasi

Jokowi Dinilai Gagal Berantas Korupsi

Investigasi

Bupati Syamsari Harap Bank Sampah Jadi Ujung Tombak Ekonomi

Investigasi

Irigasi di Desa Leworeng Soppeng Diduga Gagal Pekerjaan

Investigasi

AJOI Soppeng Sesalkan Kasat Reskrim Sulit Dikonfirmasi

Investigasi

Jembatan Pacongkang Diperbaiki, Lalu Lintas Sistem Buka Tutup