Home / Investigasi / Nusantara / Pendidikan / Politik & Hukum

Jumat, 23 Juli 2021 - 07:26 WIB

LHI Laporkan Bupati Soppeng; Klaim Tanah Hak Milik Tanpa Sertifikat

JURNAL NEWS, SOPPENG – Lembaga Kajian dan Advokasi Hak Asasi Manusia Indonesia (LAK-HAM INDONESIA) menduga adanya penyimpangan atas penyewaan dan penarikan “retribusi” aset daerah di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Retribusi ini ditarik oleh Pemkab Soppeng atas tanah perkebunan yang dikuasai dan digarap dengan baik sejak turun temurun oleh sebanyak 50 warga (pekebun) di Desa Tinco, Kecamatan Citta, dengan total luas mecapai 50 Ha.

“Pemkab Soppeng mengklaim sebagai tanah hak milik daerah. Lantas mampu tidak Pemkab menunjukkan dasar hak atau dokumen perolehan atas tanah tersebut. Sejak awl sampai sekarang kami belum melihat itu [sertifikat-red],” kata Ketua Umum LAK-HAM INDONESA, Arham MS saat diwawancara jurnalnews.net, Kamis sore (22/7/2021).

Baca juga: Bupati Soppeng Tak Mampu Buktikan Dokumen Tanah Ornament Desa Tinco

Selain melakukan penyewaan dan penarikan retribusi terhadap 50 warga tanpa dasar hak/sertifikat, Arham berpendapat bahwa tidakan Pemkab (Bupati Soppeng) merupakan tindakan yang sewenang wenang atau tindakan tanpa wewenang dan tidakan tersebut patut diduga sebagai tindak pidana korupsi.

“Kami telah melaporkan permasalahan ini ke Ombudsman RI dan Komnas HAM RI nammun sampai saat ini tidak ada kejelasan atau tindak lanjut,” cetusnya.

Dari itu, aktivis anti korupsi asal Sulawesi Selatan ini meminta kepada Kejaksaan Tinggi Sulsel untuk melakukan pemeriksaandokumen terhadap seluruh barang/aset daerah, khususnya aset berupa tanah perkebunan dan persawahan.

“Selaku lembaga penindak tindak pidana korupsi dan penentu dalam penegakan hukum, kami meminta untuk dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Bupati Soppeng dan atau Kepala Dinas terkait atas dugaan penyimpangan, penyalahgunaan wewenang atau dugaan tindak pidana korupsi dalam penyewaan dan penarikan retribusi tanpa memiliki dasar hak,” ujarnya.

Dari data yang dilihat jurnalnews.net, LAK-HAM INDONESIA melayangkan surat laporan tersebut kepada Kejaksaan Tinggi Sulsel nomor: 561.05/PP.LHI/50/LD.Tipikor-Aset Daerah/SPP/VII/21,lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Nomor: 561.05/PP.LH/49/PPAD/WTS/VII/21. Kemudian Menteri Agraria/BPN RI, DPR RI, dan Presiden RI Nomor: 561.05/PP.LH/52/PKBID.Tinco-Aset Daerah/SPP/VII/21.

Di sisi lain, atas nama Bupati Soppeng A. Kaswadi Razak melakukan klarifikasi kepada Komnas HAM RI
dengan nomor surat: 028/563/BPKPD/V/2020, tanggal 14 Mei 2020.

Dalam surat itu, tertulis bahwa lahan perkebunan yang dimadsud benar telah digarap oleh warga Desa Tinco, Kecamatn Citta secara turun temurun secara aktif tapi bukan dalam konteks penguasaan atau kepemilikan lahan, tetapi hanya sebagai penggarap yang dibebanipembayaran retribusi daerah.

Kemudian, kepemilikan lahan perkebunan tersebut adalah aset pemerintah daerah kabupaten Soppeng berdasarkan pencatatan pada buku invetaris barang milik daerah sejak tahun 1969. Adapun posisi tanah tersebut saat ini masih dalam proses persertipikatan.

Untuk diketahui, LAK-HAM INDONESIA selaku pendamping atas permasalahan lahan perkebunan warga tersebut menyatkan bahwa tanah yang digarap secara turun temurun warga Tinco secara aktif tersebut telah menunjukkan terjadi peguasaan fisik dan pemamfaatan penggunaan tas lahan.

“Tanah yaang dipermasalahkan oleh sekitar 50 warga tersebut telah dikuasai dan dimamfaatkan dan digunakan dengan itikad baik secara turun temurun, dikuasai jauh sebelum tahun 1968 oleh warga Tinco. Mereka nenenk moyang warga Tinco yang membuka bidang-bidangtanah untuk pertama kalinya guna dijadikan lahan perkebunan terjadi sekitar tahun 1950-an,” ucapnya, Selasa (11/8/2020) lalu.

Selain itu, bidang-bidang tanah yang dibuka tersebut belum pernah dilekati oleh sesuatu hak apapun, dan salah satu bukti bahwa tanah tersebut merupakan tanah yang diduduki oleh warga Tinco untuk pertama kalinya adalah dengan adanya kuburan nenek moyang mereka ditengah-tengah areal lahan perkebunan tersebut. (FSL)

Berita ini 1.056 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Investigasi

ODP Corona di Sumut 4.064, Positif Bertambah Jadi 14 Orang

Investigasi

Pria ‘Misterius’ Aniaya Ibu dan Anak saat Tidur di Rumah Lapuk

Investigasi

Berembus Kabar Anggota Kabinet Inisial M Kena Reshuffle

Investigasi

Islam itu Syumul

Investigasi

Kapolres: Perayaan Natal di Labuhanbatu Aman dan Kondusif

Investigasi

Tiga Hari Lagi Pelajar di Pinrang Masuk Sekolah

Investigasi

KBTKIASU Desak Gubernur Sumut Pulangkan TKI dari Malaysia

Investigasi

GMKI Kecam Pernyataan Wali Kota Terhadap Jurnalis