Home / Investigasi / Nusantara / Pendidikan / Politik & Hukum

Jumat, 21 Mei 2021 - 12:07 WIB

MK Kembali Sidang Gugatan Paslon ASRI

JURNAL NEWS, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) RI, kembali menggelar sidang gugatan dengan perkara Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021, Jumat siang (21/5/2021) sekitar pukul 13.30 WIB.

Perkara tersebut terkait gugatan pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu, Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2020, nomor urut 3 atas nama  Andi Suhaimi Dalimunthe dan Faizal Amri Siregar (ASRI).

Sidang dipimpin Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, dengan agenda mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan Bawaslu, serta pengesahan alat bukti yang diajukan para pihak.

Dalam sidang terdahulu, Rabu (19/5), melalui kuasa hukum Yusril Ihza Mahendra, paslon nomor urut 3 menggugat hasil PSU dalam pemilihan bupati Labuhanbatu tahun 2020, yang berlangsung tanggal 24 April lalu.

Pemohon meminta pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor: 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020, tertanggal 27 April 2021 pukul 12.15 WIB.

Sebelumnya pada 22 Maret 2021, MK menjatuhkan Putusan Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 dalam perkara PHP Bupati Labuhanbatu, Sumatera Utara Tahun 2020, yang diajukan paslon Erik Adtrada Ritonga dan Ellya Rosa Siregar (Erik-Ellya).

Dalam putusan tersebut, MK memerintahkan pemungutan suara ulang sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 9 TPS yaitu TPS 005, TPS 007, TPS 009, TPS 010, dan TPS 013 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan; TPS 009 dan TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara; TPS 003 Kelurahan Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, dan TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir.

Dalam sidang ini, Yusril Ihza Mahendra hadir secara virtual selaku salah satu kuasa hukum pemohon yang menjabarkan beberapa pelanggaran yang di nilai merugikan pihaknya.

Pelanggaran tersebut, di antaranya termohon memberikan kesempatan pada pemilih yang telah pindah domisili dan pemilih yang tidak berdomisili pada wilayah pemilihan yang dimaksudkan.

Selain itu, pada TPS 014 Desa Ngeri Lama misalnya, KPPS memberikan kesempatan pada pemilih yang memiliki NIK yang tercantum berbeda pada e-KTP dan KK dengan NIK yang ada pada Form Model C, pemberitahuan ulang KWK.

Terkait beberapa persoalan pelanggaran yang terjadi tersebut, pemohon meminta agar MK memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu untuk melakukan pemungutan suara ulang pada 7 TPS di Kabupaten Labuhanbatu, yakni TPS 5, TPS 9 dan TPS 10 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan; TPS 9 dan TPS 17 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara; dan TPS 14 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu. (YAS)

Berita ini 1,204 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Investigasi

BPJS Jadi Syarat Bikin SIM-STNK

Investigasi

Pilkada Luwu Timur “Jangko Pusing”, MTH-Budi Siap Menang

Investigasi

Usai Dilantik, Camat Kepulauan Tanakeke Kunjungi Desa Rewataya

Investigasi

Bupati Takalar Lantik Dirut Perusda Panrannuangku

Investigasi

Usai PSU, Kapolres Labuhanbatu Lepas 2 SSK Brimob Poldasu

Investigasi

Spesialis Pembobol Rumah Diringkus Personil Polres Labuhanbatu

Investigasi

Ijabah Lutra Salurkan 3 Donasi, 1 Diantaranya Bayi Pembengkakan Leher

Investigasi

Pengumuman Sertifikat Hilang