Home / Investigasi / Nusantara / Pendidikan / Politik & Hukum

Jumat, 21 Mei 2021 - 20:05 WIB

Dalami Kasus Korupsi Nurdin, KPK Kembali Periksa 3 Saksi

JURNAL NEWS, JAKARTA – Terkait kasus dugaan korupsi proyek pekerjaan infrastruktur, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus menelusuri aliran duit yang diduga diterima Gubernur Sulawesi Selatan nonaktif, Nurdin Abdullah.

Untuk menelusuri aliran dana itu, KPK memeriksa tiga orang saksi pada hari ini, Jumat (21/5).

Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebut ketiga saksi itu akan menjalani pemeriksaan di Polres Maros, Sulsel.

Baca juga: KPK Geledah 2 Lokasi Terkait Kasus Korupsi Nurdin Abdullah

Baca juga: Gubernur, Sekdis dan Kontraktor Masuk Bui

“Tim penyidik KPK mengagendakan pemanggilan saksi untuk tersangka NA dan kawan-kawan terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi suap perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulsel,” kata Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/5/2021).

Ketiga saksi itu yakni, seorang mahasiswa atas nama Riski Anreandi dan dua wiraswasta, Andi Kemal Wahyudi dan Henny Diah Tau Rustiani.

Sebelumnya, KPK mensinyalir Nurdin memberi perintah khusus untuk memenangkan kontraktor tertentu terkait lelang pekerjaan proyek jalan ruas Palampang – Munte-Bontolempangan di Kabupaten Sinjai/Bulukumba.

KPK sejauh ini telah mengamankan sejumlah barang bukti dalam perkara ini, di antaranya uang Rp1,4 miliar serta pecahan mata uang asing senilai total US$10.000 dan Sin$190.000.

Ali menjelaskan pihaknya akan menganalisis lebih lanjut ihwal uang tersebut sebelum disita atas seizin Dewan Pengawas KPK.

Dalam perkara ini, Nurdin ditetapkan KPK sebagai tersangka lantaran diduga menerima suap dan gratifikasi senilai Rp5,4 miliar dari beberapa kontraktor. Satu di antaranya ialah dari Direktur PT Agung Perdana Bulukumba (APB), Agung Sucipto.

Uang itu berkaitan dengan proyek pekerjaan infrastruktur di Sulawesi Selatan.

Nurdin disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain Nurdin, KPK juga menetapkan Agung dan Sekretaris Dinas PUTR Sulawesi Selatan, Edy Rahmat, sebagai tersangka.

Sejauh ini, DPP PDIP belum menetapkan status Nurdin Abdullah di partai usai menjadi tersangka KPK.

“Tim bantuan hukum kami masih terus memonitor. Ada dugaan ‘persekongkolan politik’ di balik kasus ini. Jadi kami menunggu asesmen tim yang kami bentuk,” ujar Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno saat dihubungi pada 3 Maret lalu. (FSL/TIM)

Berita ini 300 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Investigasi

Dampak Covid-19, Polres Labuhanbatu Berikan Bantuan Kepada Warga Kurang Mampu

Investigasi

Kapolres Takalar Tandatangan Pakta Integritas Penerimaan Anggota Polri

Investigasi

Ijabah Salurkan Bantuan Material Pembangunan Masjid di Marampi

Investigasi

Rasda Terpilih Sebagai Ketua DPC LGI Barru

Investigasi

Kapolres Labuhanbatu Jadi Saksi Pernikahan Seorang Tahanan

Investigasi

[VIDEO] Raja Dangdut Rhoma Irama Rilis Lagu Virus Corona

Investigasi

Kadinkes Mojokerto Positif Covid-19, Pegawai Lainnya Akan Rapid Test

Investigasi

Babinsa Koramil 1423-03 Lilirilau Dampingi Warga Terima BST