Home / Investigasi / Nusantara / Pendidikan / Politik & Hukum

Kamis, 6 Mei 2021 - 21:04 WIB

Tiga Rencana Bangunan di Pasar Cabbeng Diduga Dikorupsi

JURNAL NEWS, SOPPENG – Kejanggalan dalam persoalan kasus dugaan korupsi di Pasar Cabbeng, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Sealatan (Sulsel) kembali terungkap.

Hal ini terungkap saat tim Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melakukan penelusuran di dalam pasar tersebut pada Kamis (6/5/2021) pagi.

“Ya, kami menemukan kejanggalan di dalam pasar tersebut. Pasalnya dalam surat perjanjian yang kami dapat, disebutkan bahwa di dalam pasar akan dibangun UPTD dan musallah,” kata Juru Bicara Koalisi LSM Soppeng, Mahmud.

Namun yang terjadi sekarang ternyata keduanya tidak ada. Mirisnya lagi, informasi yang di dapat dari awal perencanaan katanya akan dibangun musallah atau tempat bermain anak, tapi ini malah tempat pembuangan sementara (TPS) di tengah-tengah pasar.

“Apa yang kami lihat tadi, itu benar-benar tidak pantas karena tempat pembuangan sementara berada ditengah pasar yang dikelilingi oleh kios. Para pedagang kan merasa risih dengan aroma bau yang menyengat,” bebernya.

Selain musallah dan UPTD yang tidak ada, di bagian luar itu adalah terminal dan pelataran yang dapat menampung para pedagan kaki lima.

Jadi, lanjutnya, diminta kepada pemerintah setempat untuk meninjau dan melakukan perubahan tempat pembuangan sementara tersebut.

Pada kesempatan yang sama, salah satu warga yang tidak ingin disebutkan namanya menduga bahwa pembangunan pasar itu tidak memiliki izin Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).

“Kami menduga bahwa tidak memiliki Amdal, pembuangan air atau mungkin sampah itu larinya ke wilayah sekitar rumah penduduk. Seharusnya kan pembuangannya ke bagian belakang rumah warga,” cetusnya.

Diberitakan sebelumnya, proyek pembangunan yang diduga merugikan negara ini sebelumnya ditangani Kejati Sulsel sejak 2019 lalu, namun sampai saat ini belum ada perkembangan yang menonjol.

Kepada jurnalnews.net, Senin malam (3/5) Juru Bicara Koalisi LSM Soppeng, Mahmud, menyebutkan bahwa, terdapat sejumlah item yang akan dibangun di pasar Cabbeng, namun sampai saat ini tak kunjung terlihat.

“Rencananya yang akan dibangun diantaranya, Terminal, UPTD Pasar Sentral, pembangunan pelataran yang dapat menampung para pedagan kaki lima, serta musallah,” sebut Mahmud.

Kesemuanya ini, lanjutnya, belum terealisasi sampai saat ini. Bahkan yang didapati informasi kalau masa pengerjaan selama 8 bulan lamanya (saat 2019).

“Sesuai dengan informasi yang kami dapatkan, anggaran untuk item tersebut diatas sebesar Rp7 miliar,” ungkapnya.

“Jadi, item untuk perencanaan bangunan itu diduga fiktif,” jelasnya.

Menanggapi hal itu, jurnalnews.net, Selasa pagi (4/5) melakukan penelusuran ke Pasar Cabbeng. namun apa yang disebutkan Koalisi LSM Soppeng, tidak ditemukan item bangunan itu di lokasi pasar.

Untuk diketahui, kasus pasar Cabbenge ini merupakan salah satu kasus yang diduga telah terjadi penyimpangan dalam pengerjaan. Publik menilai penanganannya mandek sehingga Kejati Sulsel harus melanjutkan serta memberikan kejelasan hukum.

Tim Koalisi LSM Soppeng mendapatkan pertanyaan dari elemen masyarakat perihal penanganan kasus pasar Cabbenge yang sampai saat ini belum ada kejelasan hukum dari pihak institusi penindakan hukum tindak pidana korupsi.

Ia menambahkan jika pihaknya juga telah melihat dan mempelajari data serta dokumen pembangunan proyek pasar Cabbeng berupa perjanjian kerja sama tahun 2003, 2011 dan lainnya.

“Dari dokumen yang ada proyek yang menelan anggaran miliaran ini patut diduga telah terjadi tindak pidana korupsi,” ucapnya.

“Dari 4 item pekerjaan dalam dokumen tersebut  setidaknya ada 3 item yang diduga tidak diselesaikan pembangunannya,” sebutnya.

Dia berharap, agar kasus-kasus dugaan tipikor yang ada di Soppeng dapat dituntaskan guna mewujudkan Soppeng wilayah bebas korupsi.

“Kami senantiasa terus melakukan monitoring dan pelaporan atas informasi yang kami terima dari masyarakat. Khusus proyek pasar Cabbeng, tidak menutup kemungkinan kami minta atensi KPK RI,” tegasnya.

Kejaksaan Tinggi Sulsel mengusut kasus pembangunan pasar Cabbenge di Soppeng yang diindikasi ada penyimpangan dan mengarah pada tindak pidana korupsi sesuai dengan audit BPK.

Pasar yang dikerjakan oleh PT PGA sebagai pelaksana tahun 2003 menerima dana pembangunan dari Pemkab Soppeng yang diduga tanpa melalui proses tender.

Selain itu, lanjutnya, terjadi pengalihan pengelolaan, pasar Cabbenge diambil oleh Pemkab Soppeng pada tahun 2016 silam. (FSL)

Berita ini 317 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Investigasi

Muda dan Berprestasi, Iptu Ainul Yaqin Raih Gelar Magister

Investigasi

Prokopim Setda Takalar Sambangi Masjid di Lingkungan Bajeng

Investigasi

Polsek Mappakasunggu Kawal Vaksin Covid ke Puskesmas

Investigasi

FOTO: Serda Hidayatullah Bagikan Masker di Desa Pising

Investigasi

Reses Anggota DPR RI Hasnah Syam Abaikan Protokol Kesehatan

Investigasi

Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Kembali Menangkap Residivis

Investigasi

Tim Kasih Kunjungi Posko Desa Pemenangan MTH-Budiman

Investigasi

Ketua DPRD Dharmasraya Bagi Sembako Kepada Wartawan dan THL