Home / Investigasi / Nusantara / Pendidikan / Politik & Hukum

Kamis, 6 Mei 2021 - 16:59 WIB

AMJI-RI Larang Pengurus dan Wartawan Minta THR

JURNAL NEWS, MAKASSAR – Ketua Umum Aliansi MediaJurnalis Independen Republik Indonesia (AMJI-RI) Arham MS mengatakan, Tunjangan Hari Raya (THR) yang biasanya diberikan pejabat pemerintahan kepada wartawan dinilai sebagai tindakan yang tidak tepat.

“Saya rasa itu tidak tepat karena tidak jelas THR itu dananya dari mana. Meminta THR, apalagi sampai memaksa atau mengancam, adalah bentuk pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik, kode perilaku wartawan dan juga bisa berpotensi melanggar tindak pidana,” ucap Arham MS di kantor Perwakilan AMJI RI di Soppeng, Kamis (6/5/2021).

Ia mengatakan, pemberian THR kepada wartawan memiliki potensi penyalahgunaan anggaran.

“Setahu saya tidak ada anggaran khusus dalam APBD yang disediakan untuk wartawan. Kalau ada THR untuk wartawan, jadi tidak tahu asalnya dari mana,” ucapnya.

Ia pun menyoroti adanya informasi yang beredar dengan sikap oknum wartawan yang meminta THR baik dari pemerintah maupun kepada perusahaan tertentu.

“Kalau mereka meminta, apalagi dengan sifat memaksa, mengintimidasi dengan menakut-nakuti, artinya sama saja memeras dan menista dirinya sendiri, dan itu merupakan pelanggaran, baik kode etik wartawan maupun pelanggaran hukum,” ucapnya lagi.

Untuk itu, jika masih ada wartawan yang meminta sesuatu dengan dalih THR dengan cara memgintimidasi atau memaksa terhadap pejabat pemerintah atau swasta maka sebaiknya laporkan.

“Jangan takut laporkan, kami akan dampingi,” pintanya.

Arham MS yang juga Ketua Umum LAK-HAM INDONESIA ini melanjutka bahwa tidak ada salahnya jika pejabat memberikan THR kepada wartawan dengan kemauan sendiri, uang pribadi dan tidak terkait dengan pemberitaan.

Hal ini ditegaskan Arham, mengingat kalau mendekati lebaran ada banyak yang datang ke kantor mengaku wartawan, tapi ujung-ujungnya meminta uang.

“Sekali lagi atas nama Ketum AMJI-RI saya mengimbau dan meminta agar pejabat didaerah kabupaten/kota, di desa maupun perusahaan agar jangan melayani wartawan atau pun LSM jika ia datang meminta THR apalagi dengan cara mengintimidasi atau memaksa,” tegasnya. (FSL)

Berita ini 138 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Investigasi

Kunjungi Luwu Utara, Mentan Beri Bantuan Alat Pertanian

Investigasi

Pemerintah Kawal Lulusan BLK Takalar Hingga Bekerja

Investigasi

Tak Cuma Akrab dengan Warga, Cabup Barru Mudassir Punya Kelebihan Lain

Investigasi

Sambut HUT ke-74 Bhayangkara, Sat Polair Polres Labuhanbatu Gelar Baksos

Investigasi

MAKI Minta KPK Selidiki Dugaan Korupsi Program Kartu Prakerja

Investigasi

Warga Pertanyakan Jembatan Sumpangsaloe Rusak Imbas Pengerukan

Investigasi

KPK Periksa Pejabat Dishub Aceh soal Dugaan Korupsi Kapal

Investigasi

PPS Desa Pising Gelar Uji Publik DPS