Home / Investigasi / Nusantara / Opini / Pendidikan / Politik & Hukum

Rabu, 5 Mei 2021 - 20:42 WIB

Parlemen Jalanan

Oleh O’ushj.dialambaqa (Penulis adalah Penyair, Peneliti sekaligus  Direktur Pusat Kajian Strategis Pembangunan Daerah (PKSPD) dan Accountant Freelance, tinggal di Singaraja. Kontak: 0819 3116 4563. Email: jurnalpkspd@gmail.com).

 

JURNAL NEWS, – Aku yang berdiri dihadapanmu. mendengarkan suara-suara yang berseliweran sepanjang waktu. membakar jiwa dan angin membelah kalbu  melesat jauh. langit seperti terbakar. gerimis tipis menggemerincingkan anak-anak sungai kehidupan. daun-daun pun berguguran sebelum musim tiba berikutnya.

Aku yang berdiri dihdapnmu. membaca tanda-tanda. membaca langit merah saga berubah menjadi awan hitam berarak. gelap gulita menyelimuti padangan  jiwa. gemuruh ombak dan gelombang meruncingkan kenyerian dari waktu ke waktu. kubaca tanda-tanda yang hilang meniada dan yang meng-ada.

Aku yang berdiri dihadapanmu. ketika telunjuk bisa memenjarakan pikiran-pikiran, logika dan akal waras. bisa membrangus literatur peradaban yang dibangun dengan air mata dan kepedihan. kini tak lagi tersisa catatan-catatan peristiwa yang bisa terbaca. selain dari itu, hanya ada jejak yang mengkristal dikegelapan langit. maka akan selalu kubawa kenyerian sejarah. setiap saat kubuka  dan kubaca kembali supaya tidak lupa diri. supaya air mata yang tersisa masih bisa terpelihara untuk menjaga waktu dalam kenyerian sejarah yang terbenam.

Aku yang berdiri dihadapanmu. tatkala waktu melintasi hari-hari yang sunyi dalam riuh kegaduhan yang datang dan pergi silih berganti menuju senyap. dari sunyi ke senyap dari sunyi ke senyap. begitulah jarum waktu bergetar dan memutar hari-hari yang tiba.

Aku yang berdiri dihadapanmu. tetap setia menunggu pergantian musim. membuka kembali ingatan yang meruncingkan kembali kenyerian. dari literatur ke literatur kutelusuri jejak cahaya-mu yang kini semakin meredup. agar kubisa menjawab beribu-ribu pertanyaan masa datang. aku ingin kembali pada-mu dengan sunyi dan senyap kulunaskan. (O’ushj.dialambaqa, Sajak: Aku Yang Berdiri Dihadapanmu, Singaraja, Mei 2021).

Ekstra Parlementer oleh para politisi; orang-orang hebat itu disetigmatisasi sebagai parlemen jalanan. Dengan olok-olok sebagai parlemen ilegal dan tidak mempunyai legitimasi kekuasaan. Akan tetapi, siapa yang bisa mengatakan, bahwa Negara tanpa Ekstra Parlementer akan bisa tetap melindungi segenap tumpah darahnya? Tentu akan banyak yang bisa mengatakan hal tersebut.

Tetapi, siapakah yang akan bisa mengatakan, bahwa jarum waktu bisa kita putar balik kembali? Siapakah yang bisa mengatakan, bahwa peristiwa sejarah dan kesejarahan yang mensejarah bisa dikuburkan atau ditenggelamkan demi waktu? Siapakah yang  bisa memungkiri peristiwa sejarah yang menjadi fakta, dimana sejarah dan waktulah (yang) bicara.

Sejarah dunia, dan di dunia manapun, Ekstra Parlementer menjadi keniscayaan sejarah dan menjadi keabsolutan sejarah, dimana Negara itu harus meng-ada. Ektrsa Parlemnter bukan suatu keabsurditasan dalam kekinian sejarah politik yang meng-ada, dimanapun juga, di negara monarki, otokrsai, otoritarian maupun diktarisme atau fasisme sekalipun. Kekuasaan sekokoh apapun benteng tiraninya akan rontok jika Ekstra Parlementer sudah sampai pada waktunya sebagai keharusan sejarah kausalitas.

Kefasikan Parpol

Partai politik (Parpol), sesungguhnya mempunyai peran dan fungsi strategis dalam menentukan masa datang terhadap keberadaan bangsa dan negara di negeri ini. Peran dan fungsi yang stretegis itu, karena Parpol berada dalam pilar demokrasi (baca: Legislatif), mempunyai peran dan fungsi yang melekat pada dirinya, yaitu: legislasi, budgeting (anggaran) dan controling, disamping mempunyai hak interpelasi, angket dan menyatakan pendapat yang mempunyai keimunitasan dalam rumah rakyat.

Oleh karena itu, parpol berkewajikan untuk melakukan pendidikan politik, yang harus didefinisikan dan dimaknai sebagai suatu proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak dan kewajiban, dan tanggungjawab setiap warga Negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (UU No. 2/2008 yang telah diubah dengan UU No. 2/2011, psl. 1(4) tentang Partai Politik) dan seterusnya jika mengalami perubahan.

Namun proses pembelajaran dan pemahaman tidak bisa dimaknai secara dikotomis, atau sendiri-sendiri mengenai (proses) pembelajaran dan pemahaman. Jika kemudian menjadi dikotomikan, maka yang akan menjadi konsekuensi logisnya adalah pemaknaan yang bersifat kepentingan, dimana masing-masing pihak bisa menjadi tabrakan kepentingan baik dalam domain yang sama maupun yang berbeda  mengenai hak, kewajiban dan tanggungjawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang kemudian  bisa membiaskan antara kepentingan privat dengan publik. Mengaburkan kepentingan negara dengan kepentingan pemerintah.

Proses pembelajaran dan pemahaman mengenai kepentingan publik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara juga sesungguhnya masih terampok oleh undang-undang Parpol dan Susduk MPR, DPR dan DPRD itu sendiri, seperti, memperjuangkan cita-cita parpol dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara (psl.10.2b), melakukan pendidikan politik dan menyalurkan politik anggotanya (psl.13.e).

Dengan adanya baju-baju seragam dalam Legislatif, mencerminkan potret dirinya partai politik masing-masing yang bernama Fraksi. Dimana Fraksi merupakan buah hati yang lahir dari vagina  proses pembelajaran dan pemahaman yang dikotomis dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Fraksi sesungguhnya tidak berelasi dengan kepentingan publik (rakyat), karena fraksi adalah kaki tangannya parpol. Parpol merupakan ruhnya Fraksi yang berada dalam rumah rakyat.

Fraksi di rumah rakyat bagaimanapun relasi dan tautannya adalah dengan parpol, tetapi atas nama kepentingan kuasa pemerintah kemudian harus mengatasnamakan rakyat kepada negara. Benteng tirani kemudian mulai dibangun oleh kekuasaan mengatasnamakan penyelenggara pemerintahan.

Realitas sebagai sejarah yang mensejarah itu, keberadaannya tidak bisa terbantahkan, karena fakta tersebut bukanlah sebuah cerita (fiksi) dalam film, dimana pada film itu dinyatakan bahwa peristiwa, tempat kejadian, nama dan tokoh-tokoh dalam (adegan) cerita film tersebut hanyalah fiksi belaka, tidak ada kaitannya dengan siapapun atau dengan kelompok atau golongan apapun dalam cerita film itu.

Dalam memperjuangkan cita-cita politiknya, tak terbantahkan dalam implementasinya, seperti, Fraksi Anu menolak kebijakan Pemerintah sebagai representasi Negara menengenai Anu. Fraksi Anu mendukung penuh kebijakan Negara mengenai Anu. Fraksi Anu menerima kebijakan Negara mengenai Anu tetapi dengan syarat anu-anu, dan sebagainya. Kemudian, Parpol (Fraksi-Fraksi) Anu membentuk koalisi.

Fraksi Anu menjadi oposisi pemerintah. Bahkan kemudian bisa sampai tidak ada oposisi politik dalam pemerintahan. Yang ada oposisi politik dengan negara. Artinya, kepentingan Negara bersebarangan dengan kepentingan parpol dan pemerintah. Ketika bersebarangan kepentingan itulah, negara merepresentasikannya dalam wajah dan potret Ektra Parlementer atau Parlemen Jalanan untuk menyuarakan kepentingan negara dalam melindungi segenap tumpah darah.

Proses pembelajaran dan pemahaman mengenai Pemerintah ternyata dimaknai bukan sebagai Negara, melainkan dipahami sebagai Parpol yang tengah berkuasa. Sehingga, negara tidak lagi melindungi segenap tumpah darah. Realsi yang dibangun adalah relasi kuasa yang kemudian harus membangun benteng-benteng tirani yang kokoh yang mampu meredam gelombang dan ombak yang menderu  menyuarakan pikiran-pikiran, kebenaran dan keadilan sosial.

Bahkan jika benteng-benteng tirani tak mampu menghadang gelombang pikiran yang berakar dari logika dan akal waras, suara-suara yang menderu yang disuarakan dalam banyak medel seperti kritik, harus dilawan dengan teror, ancaman, intimidasi dan jika dipandang perlu harus dilakukan dengan tindakan premanisme sebelum kekuasaan itu terancam atau jatuh. Mengaktifkan sedemikian rupa sensorik dan motiorik para penghamba kekuasaan untuk menjaga benteng-benteng tirani supaya menghasilkan kepekaan atau mempunyai daya sensitifisme dalam merespon berbagai fenomena dan gejolak sosial untuk mengamankan kepentingan kuasa atau kekuasaan.

Dengan demikian, parpol telah gagal dalam melakukan pendidikan politik. Parpol tidak bisa (lagi) diharapkan menjaga kelangsungan hidup Negara, dimana wajah Legislatif adalah merupakan cerminan dari parpol dan merupakan wajah dari keberadaan parpol, sehingga di gedung parlemen yang riuh rendah itu, yang sesungguhnya adalah pertentangan atau polemik kepartaian yang dimanipulatif sebagai kepentingan  publik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mengenai kebijakan (yang mengatasnamakan) negara.

Melihat keniscayaan seperti itu, maka kita pun harus segera melompat menuju keniscayaan lain  yang baru untuk menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana Negara berkewajiban melindungi segenap tumpah darah yang seharusnya bertumpu pada keberadaan pilar-pilar penyangga Negara itu sendiri yang bernama Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif dalam pemahaman trias politica (demokrasi) yang benar.

Tetapi, akankah dalam ruang kosong itu keniscayaan akan melompat jauh meniadakan atau menghilangkan apa yang kita lihat dan pahami sekarang? tentu, kita tidak mambu untuk bisa membayangkannya. Maka, jika kemudian para politisi dan atau orang-orang partai menjadi tanpa beban atau tanpa merasa bersalah bahkan tak mau peduli  terhadap pertanyaan, dimanakah negara? kemanakah negara? mengapa negara tidak bisa  melindungi segenap tumpah darah?

Tentu, karena negara berada dalam ketidakmenentuan  yang disebab-akibatkan negara selalu dalam percekcokan (kepentingan) parpol. Dalam hal ini,  menjadi kefasikan parpol. Fakta itu menunjukkan parpol gagal melakukan pendidikan politik untuk melahirkan moralitas dan mentalitas individu-individu yang berada dalam pilar demokrasi di gedung parlemen. Gedung parlemen bukan lagi tempat para watchdog berkumpul untuk mengggonggongi kekuasaan yang cenderung selalu berkuasa, korup dan otoritarian.

Keniscayaan Sejarah

Kata Ekstra Parlementer menjadi kata yang amat menjijikan, dan dianggap sebagai sebuah momok yang lebih menakutkan daripada zombie atau vampire dalam sebuah film horror, karena kata Ekstra Parlementer bagi para pelaku sejarah kekuasaan, dimana kekuasaan dianggap sebagai barang pemuas, menjadi ancaman bagi ereksi libido kekuasaannya.

Sejarah kekuasaan kini tak bisa lagi mengelak dari fakta birokrasi yang korup. Kemerdekaan berpikir sebagai manusia merdeka dengan logika akal waras menjadi tawanan kekuasaan dalam lingkaran birokrasi, karena birokrasi seperti yang dijelaskan Harold Laski adalah suatu sistem kontrol pemerintahan yang sepenuhnya berada di tangan pejabat yang dengan kekuasaan mereka itu, kebebasan warga Negara  bisa terancam (Martin Albrow: Birokrasi, 1989). Yang oleh Herman Finer ditegaskan bahwa birokrasi berarti pemerintahan yang dijalankan oleh para pejabat (Ibid: 88).

Perjalanan fakta sejarah di dunia, yang kemudian menjadi sejarah fakta di negeri ini, Ekstra Parlementer menjadi keniscayaan atau sebuah keharusan sejarah, manakala pilar-pilar demokrasi telah ambruk atau tidak berjalan sebagaimana mustinya yang menjadi harapan ideal publik, baik yang terjadi pada Eksekutif maupun Legislatif serta Yudikatif. Fakta sejarah itu seperti jatuhnya kekuasaan pemerintahan Soekarno, lengsernya kekuasaan pemerintahan Soeharto, dimana keduanya mengubur ruang demokrasi dan menjadikan politik sebagai panglima, sehingga kekuasaan menjadi otoritarian yang menggenangkan darah dalam sejarah.

Ekstra Parlementer meng-ada bukan tanpa argumentasi logika dan akal waras atau karena keseksi-seksian semata atau kekiri-kirian maupun kekanan-kananan, melainkan Ekstra Parlemneter menga-ada karena unsur-unsur objektif terpenuhi, seperti ketidakmenentuan atau adanya ketercerabutan dimana Negara tidak bisa lagi melindungi segenap tumpah darah, baik ekonomi, politik, hukum, pendidikan, sosial dan lainnya dalam persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perjalanan sejarah melayarkan pemerintahan dalam ketidakmentuan, yang  melahirkan tingkat kepecayaan publik jatuh ke titik nadir. yang paling rendah, sehingga kemudian untuk menyelamatkan kehancuran bangsa dan negara, Ekstra Parlementer menjadi keharusan sejarah, dimana peran dan fungsi Legislatif sebagai salah satu pilar demokrasi sebagai kunci utama menjadi tak berdaya bahkan melakukan persekonglan dan atau melakukan pelacuran politik dengan Eksekutif sebagai rezim penguasa, dan bahkan keberadaan Legislatif dan Yudikatif tidak berperan dan tidak  berfungsi lagi. Tak lebih dari sekedar Patung Monumental Waktu dakam peradaban yang terbakar.

Ektra Parlementer tidak bisa didefinisikan sebagai kebebasan berbicara atau hanya kebebasan menulis untuk menyatakan pikiran dan pendapat terhadap situasi dan kondisi sosial politik yang carut marut dan otoritarian, tetapi merupakan suatu kesadaran kolektif dalam membaca dan menyimpulkan kondisi sosial politik yang ada, yang kata Jurgen Habermas (1989), “tentunya siapapun bisa mengatakan, ‘Kebebasan berbicara atau menulis bisa saja diambil dari kita oleh sebuah kekuasaan yang superior, namun itu tidak berlaku pada kebebasan kita untuk berfikir.’ Namun seberapa banyakkah atau seberapa benarkah kita sanggup berfikir, selain kita berfikir bersama-sama dengan orang lain, karena dengan merekalah kita jadi mampu berkomunikasi secara mutual”.

Kesadaran kolektif tanpa dibarengi dengan intelektual kolektif hanya akan melahirkan resiko sosial yang besar dan pada akhirnya menjadi sebuah kegamangan masa datang, sehingga kehadiran kesadaran kolektif tidak akan menghadirkan pencerahan (peningkatan kualitas, seperti halnya persoalan demokrasi di negeri ini) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kritik dimaknai sebagai rasa kebencian dan membuat kegaduhan (provokasi) sosial yang bisa menjadi ancaman  (kenyamanan) kekuasaan penguasa. Kritik dimaknai sebagai penyebaran permusuhan sosial yang mampu memicu kemarahan sosial.

Sejarah juga melayarkan fakta, bahwa di sisi lain, merupakan pengancaman terhadap otonomi intelektual, sehingga untuk membangun intelektual kolektif dihadapkan pada tantangan yang serius yang berhadap-hadapan dengan tirani kekuasaan yang dikawal ketat oleh para penghamba kekuasaan, buzzer dan premanisme. Di depan mata kita terlihat dengan kasat mata, misalnya dalam keadilan sosial dalam hukum, padahal, “Negara berpandangan dalam melindungi segenap tumpah darah secara kontitusional adalah bahwa hukum keputusannya haruslah berketuhan, karena Tuhan tak pernah berbohong atau berdusta. Hukum haruslah melahirkan kemanusiaan yang beradab, bukan berasas hasrat kekuasaan.

Hukum haruslah tidak melahirkan keakraban antarwarga Negara-pinjam istilah Rocky Gerung, dan tidak melahirkan  ketidakterbelahan warga bangsa, agar dendam dan kebencian tidak bersayam dalam jiwa dan pandangannya, karena menyingkirkan kemanusiaan, keberadaban dan keadilan sebagaimana mustinya.

Hukum haruslah melahirkan kesamaan martabat untuk tidak melukai keakraban antarwarga bangsa. Hukum haruslah melahirkan keadilan sosial bagi segenap tumpah darah. Hukum dan kepastian hukum haruslah tidak melahirkan kecemburuan sosial dan dam kesumat, karena logika dan akal waras bisa merasionalisasikan keputusan dari produk kepastian hukum yang digelar di Meja Hijau,bukan di papan rolet perjudian.

Ketidaksetiaan Pemerintah terhadap Negara itu, terbaca dari banyak hal, terutama dalam kasus korupsi. Yang terbaca secara semiotik adalah Pemerintah hanya menargetkan yang paling minimal dari kewajibannya terhadap tugas dan amanat Negara dalam nenuntaskan setiap perkara korupsi yang mata rantai dan benang merahnya bergulung-gulung denier, bukan kemaksimalannya yang dilakukan.

Sangat berbeda jauh bagaikan langit dengan bumi dalam deru gelombang dan ombak yang menderas jika dibandingkan dengan orang-orang atau kelompok yang dianggap radikal atau penganut radikalisme yang kita pahamai sekarang dalam politik kekuasaan.

Padahal, para koruptor kelas Hiu atau Paus juga harusnya dikatakan dan diklasifikasikan sebagai orang per orang atau golongan radikal dan atau penganut paham radikalisme ekonomi dan atau radakalisme politik ekonomi dan atau ekonomi politik yang disebut oligar ekonomi-politik, dan harus dimaknai sebagai teroris negara yang mengacaukan kehidupan ekonomi Negara yang mengakibatkan kekacauan keselamatan kehidupan Negara.

Golongan atau kelompok ini pun bekerja secara sistematik, terstruktur dan masif sama dan sebangun halnya dengan politik kekuasaan memahami orang per orang dan atau kelompok yang dianggap radikal atau penganut paham radikalisme atas paham agama.

Kedua radikalisme tersebut bedanya adalah pada radikalisme yang akibat penyuntikan doktrin atas nama agama dan atau kecemburuan ketidakadilan sosial atas nama kemanusiaan dan kebenaran  adalah membuat prilaku jalan pintas menuju surga bagi penganutnya, karena tidak ada satu pun orang yang ingin masuk neraka, kemudian distigmatisasi sebagai teroris.

Sebab akibat sampai pada jalan pintas tersebut indikator dan varibelnya sesungguhnya cukup banyak, salah satunya adalah akibat jihad kecemburuan sosial dalam banyak hal dalam artian yang sangat luas dan menempati ruang berbagai perspektif.

Sedangkan  pada radikalisme ekonomi, salah satu indikator dan variabelnya adalah jalan pintas menuju kehidupan cepat kaya-raya dengan melakukan pembabadan terhadap semua aturan, moralitas dan etics, karena tidak ada orang yang ingin hidup miskin atau menderita, dengan perkataan lain adalah menghalalkan segala cara, tetapi kekuasaan tidak menstigmatisasi dengan teroris.

Yang distigmatisasi sebagai teroris, hingga sampai lubang semut pun akan bisa tercium, terlacak dan ditangkap atau ditembak mati. Tindakan Pemerintah sangat tregginas, cepat tanggap darurat. Sebaliknya, radikalisme ekonomi politik dan atau politik ekonomi (para koruptor) tidak distigmatisasi teroris, sehingga tindakan Pemerintah memilih berpangku tangan, menunggu laporan masyarakat, bahkan jika mereka sembunyi pun tidak tercium apalagi terlacak apalagi jika kabur ke luar negeri yang tidak mempunyai perjanjian ekstradisi. Pemerintah menyerah dan pasrah. Mati penciuman dan mati pula indra perasanya bagaikan terpapar corona.” (O’ushj.dialambaqa: Perburuan Hak Tagih Negara Atas Amblasnya BLBI, April 2021).

Belum lagi faktor internalisasi datang dari kalangan intelektual itu sendiri, dimana para intelektual yang berada di Menara Gading akademik atau ilmiah menjeburkan diri ke dalam perprostitusian intelektual atau pelacuran akademik. Pada sisi lainnya, adanya faktor eksternalisasi yang merupakan ancaman bagi otonomi intelektual yang datang dari birokrasi (pemerintahan) kekuasaan dan atau  rezim status quo dengan iming-iming atau godaan status sosial dan jabatan untuk menghirup kenikmatan.

Oleh karena itu, “saya berharap para penulis, seniman, filsuf dan ilmuwan dapat membuat suara mereka terdengar langsung di semua area kehidupan dengan memanfaatkan semua kompetensi yang mereka miliki.

Kebutaan intelektual terhadap kekuatan-kekuatan sosial yang mengatur arena intelektual, dan karena itu praktik mereka, adalah apa yang menjelaskan bahwa, secara kolektif dan seringkali di bawah suasana radikal, para intelegensia hampir selalu menyokong kekuasaan kelompok dominan (Pierre Bourdieu: The Role Intellectuals Today). Yang kemudian oleh Bourdieu, intelektual kolektif menjadi persoalan penting, karena merupakan sebuah gerakan untuk melawan sebuah dominasi.

Dominasi tirani akan membungkam semua aspek dalam kehidupan, terutama adalah aspek berpikir dengan logika dan akal waras. Perampokkan logika dan akal waras yang dilakukan oleh dominasi tirani sampai kepada bagaimana agar logika dan akal waras tidak lagi berfungsi. Padahal kata Desctares dikatakan, ‘aku berfikir  maka aku ada.”

Descrates menjelaskan kepada kita semua, bahwa dominasi tirani tidak akan mampu memadamkan kenisscayaan Ekstra Parlementer untuk menjemput harapan baru, karena kebisuan yang tertawan haruslah disuarakan kembali dalam ruang yang terbuka di jalan-jalan untuk melindungi segenap tumpah darah.

Ekstra Parlemter kemudian lahir sebagai bentuk perwujudan untuk bisa menjawab pertanyaan, dimanakah negara? karena sebab, semua instrumen dan peralatan demokrasi yang dimiliki dan  yang tersedia telah tidak berfungsi lagi. Kanal-kanal pikiran telah tersumbat manpat oleh tirani.

Negara makin menjauh, pikiran-pikiran dan suara-suara yang diteriakkan membentur tembok benteng tirani, dimana sumbu-sumbu kekuasaan menyala membrangus logika dan akal waras yang menyuarakan pikiran-pikiran yang merdeka, yang tidak tertawan dan terampok dalam kepentingan pragmatis.

Dalam hal ini kekuasaan menghancurkan tatanan demokrasi, wakil-wakil rakyat yang berada dalam gedung parlemen tidak berdaya dan bobrok. Ektra Parlementer menjadi keniscayaan waktu dan menjadi keharusan sejarah, jika kita menjadi bagian integral dari bangsa dan negara di republik negeri ini, terkecuali jika kita adalah bagian dari para pelupa ingatan dan para penghamba kekuasaan, dan kita adalah bagian dari orang-orang keblinger yang berada di negeri para bar bar. Ekstra Parlementer adalah sebuah dunia menuju kebangkitan  harapan baru yang telah dimusnakan oleh kekuasaan yang otoritarian untuk menyalakan kembali dari keredupan logika dan akal waras. ***

Berita ini 233 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Investigasi

Polwan dan Bhayangkari Berbagi Takjil-Masker

Investigasi

Pendidikan Karakter di Masa Pandemi Covid-19

Investigasi

Dinsos Soppeng Kunjungi Penderita Tumor, Kades Sering Entah Kemana

Investigasi

Musim Hujan, Pemdes Lagaruda dan Babinsa Gotong Royong Bersihkan Lingkungan

Investigasi

LBH Cita Keadilan Dampingi Korban Penganiayaan di Kejari Barru

Investigasi

Gubernur Edy Pimpin Apel Gelar Pasukan Ops Lilin Toba 2020

Investigasi

Satpolair Labuhanbatu Gelar Pembelajaran Daring Gratis Kepada Murid SD di Sei Berombang

Investigasi

Pilkada Medan, Partai Gelora Resmi Dukung Mantu Jokowi