Home / Investigasi / Nusantara / Pendidikan / Politik & Hukum

Jumat, 2 April 2021 - 14:37 WIB

Demokrat Buka Pintu untuk Moeldoko di Pilkada DKI Jakarta

JURNAL NEWS, JAKARTA – Pasca Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menolak kepengurusan Demokrat kubu Moeldoko dari hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengatakan partainya akan mempertimbangkan usulan membantu Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko bila ingin maju di Pilkada DKI Jakarta mendatang.

Namun, ia meminta Moeldoko memperbaiki hubungan dan memohon restu Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih dahulu.

“Jika Moeldoko bersungguh-sungguh berkeinginan maju pada Pilgub DKI, karena Pilgub adalah kewenangan Majelis Tinggi Partai maka sudah sepatutnya Moeldoko memperbaiki hubungan dan memohon restu Ketua Majelis Tinggi Partai, Pak SBY,” ujar Kamhar, Kamis (1/4/2021).

Ia juga meminta agar Moeldoko menyadari kekeliruan dan memperbaiki kesalahannya.

“Tentu yang disampaikan Bang Rachland Nashidik bisa menjadi pertimbangan Bappilu jika Moeldoko menyadari kekeliruannya dan menempuh jalan kesatria untuk memperbaiki kesalahannya,” kata Kamhar.

Terpisah, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat, Rachland Nashidik membuka pintu untuk Moeldoko bila ingin bergabung menjadi anggota Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Demokrat akan menerima dengan tangan terbuka bila KSP Moeldoko berkeinginan menjadi anggota partai pimpinan Agus Yudhoyono,” kata Rachland di akun Twitter pribadinya @RachlanNashidik, Rabu (31/3) kemarin.

Rachland menyatakan Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat juga akan membantu Moeldoko jika memiliki keinginan maju di Pilkada DKI Jakarta mendatang.

“Ketua Bapilu @Andiarief__ akan membantunya bila ia ingin maju berkompetisi secara sehat menjadi Cagub DKI dalam pilkada mendatang. You are warmly welcome!,” ujarnya.

Rachland juga meminta Moeldoko mengakui kesalahan telah menerima jabatan ketua umum lewat kongres luar biasa yang digagas para pendiri dan mantan kader Demokrat, Jhoni Allen Marbun dan kawan-kawan.

“Satu-satunya jalan untuk memperbaiki kehormatannya sendiri adalah dengan mengakui kesalahan, merangkul kembali etika keperwiraan prajurit TNI yang sempat ia buang, demi ambisi berkuasa yang menghalalkan semua cara,” katanya.

Sebelumnya, Pemerintah secara resmi menolak Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) dengan Ketua Umum-nya Moeldoko.

Penolakan hasil KLB Partai Demokrat disampaikan langsung oleh Menkumham Yasonna Laoly dalam konferensi pers daring yang didampingi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Rabu (31/3/2021).

“Dengan demikian pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan KLB Deli Serdang 5 Maret 2021 ditolak,” ujar Yasonna dalam keterangannya.

Dengan begitu, AHY artinya masih diakui sebagai Ketua Umum Demokrat yang sah berdasarkan hasil Kongres 2020 oleh pemerintah. Yasonna mempersilakan kubu Moeldoko untuk menggugat masalah internal partai ke pengadilan. (SIS/RED)

Berita ini 151 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Investigasi

Selain Cuci Tangan, Jaga Kebersihan Saluran Napas Cegah Infeksi Corona

Investigasi

Masa Tahanan Nurdin Abdullah Diperpanjang

Investigasi

Polwan dan Bhayangkari Berbagi Takjil-Masker

Investigasi

Minta Jokowi Mundur, Ruslan Buton Resmi Ditahan di Bareskrim

Investigasi

Puskesmas Sanrobone Dapat Tambahan 3 Dokter Interenship

Investigasi

Pengacara: MK Belum Batalkan Keputusan KPU Labuhanbatu

Investigasi

Ending Kisah Reklamasi Pantai Kupa Barru

Investigasi

Cegah Penyebaran Virus Corona, Ingin Nikah Tunda Dulu