Home / Investigasi / Nusantara / Pendidikan / Politik & Hukum

Minggu, 28 Februari 2021 - 12:33 WIB

Gubernur, Sekdis dan Kontraktor Masuk Bui

JURNAL NEWS, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Jumat (26/2). Setidaknya, ada enam orang yang dicokok KPK dan menjalani pemeriksaan.

Dalam hal ini, lembaga antirasuah itu turut menangkap Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah. Sementara, yang lainnya merupakan kepala daerah, pejabat di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sulsel dan pihak swasta.

Usai penangkapan itu, KPK menetapkan tiga orang tersangka, yakni Gubernur Nurdin Abdullah dan Sekretaris Dinas PUTR Sulsel Edy Rahmat sebagai penerima. Sementara, satu orang lainnya, yakni Agung Sucipto juga ditetapkan tersangka pemberi suap dari unsur swasta.

Baca juga: Gubernur Sulsel Ditetapkan Tersangka Korupsi

“Pada 26 Februari 2021, AS (tersangka-red) diduga menyerahkan uang sekitar Rp2 miliar kepada Nurdin Abdullah melalui ER (Sekdis PUTR Provinsi Sulawesi Selatan),” kata Ketua KPK, Firli Bahuri dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (27/2/2021) malam.

Dari hasil pemeriksaan, diduga kasus rasuah itu berkaitan dengan gratifikasi untuk pelicin pengadaan barang, jasa dan pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan.

Di hari penangkapan, Agung Sucipto memberikan uang kepada Nurdin Abdullah melalui perantaraan Edy Rahmat sebagai representasi dan sekaligus orang kepercayaan Nurdin. Sekitar pukul 20.04 WITA, Agung bersama Irfan menuju ke salah satu rumah makan di Makassar.

Baca juga: KPK: Gubernur Sulsel Ditahan 20 Hari di Rutan

Di tempat tersebut, Edy sudah menunggu.

Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, Irfan kemudian memindahkan koper yang diduga berisi uang untuk dipindahkan ke mobil majikannya di Jalan Hasanuddin.

Pukul 23.00 WITA, Agung kemudian diamankan saat dalam perjalanan menuju ke Bulukumba. Lalu sekitar pukul 00.00 WITA, Edy Rahmat beserta uang dalam koper senilai Rp2 miliar diamankan di rumah dinasnya.

“Pada pukul 02.00 WITA, Nurdin Abdullah juga diamankan di rumah jabatan dinas Gubernur Sulsel,” ucap Firli.

Selain uang sebesar Rp2 miliar itu, Gubernur diduga juga pernah menerima sejumlah uang dari kontraktor lain sebelumnya.

“Pada akhir tahun 2020, NA menerima uang sebesar Rp200 juta. Pertengahan Februari 2021 uang Rp1 miliar. Awal Februari 2021, NA menerima uang Rp2,2 miliar,” kata Firli.

Baca juga: Diseret KPK, Harta dan Sederet Prestasi Gubernur Sulsel

Sebelum ditetapkan tersangka, Nurdin mengaku tak sedang melakukan tindak pidana saat ditangkap. Hal itu diungkapkan dirinya saat baru digiring masuk ke Gedung Merah Putih KPK pagi harinya.

“Saya lagi tidur, dijemput,” kata dia singkat kepada wartawan di lokasi.

Hal itu pun senada dengan apa yang diungkapkan oleh juru bicara Nurdin, Veronica Moniaga. Dia membantah bahwa atasannya itu terjaring operasi senyap terkait rasuah.

“Bapak Gubernur tidak melalui proses operasi tangkap tangan, melainkan dijemput secara baik di rumah jabatan gubernur pada dini hari, ketika beliau sedang beristirahat bersama keluarga,” tutur Veronica dalam keterangannya, Sabtu (27/2).

Setelah ditangkap, Nurdin pun disebut mengikuti prosedur yang ada meski tak mengetahui pasti alasan penjemputannya itu.

Baca juga: AMJI-RI Tanggapi soal Gubernur Sulsel Dijemput KPK

Veronica mengungkapkan Nurdin berangkat ke Jakarta didampingi oleh ajudan dan petugas KPK, dan tak ada penyitaan barang bukti dalam penjemputan.

“Tanpa disertai adanya penyitaan barang bukti, karena memang tidak ada barang bukti yang dibawa serta dari rumah gubernur,” ucap Veronica.

Atas kasus ini, Nurdin dan Edy disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara Agung sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sepak Terjang Kontraktor Agung Sucipto Kerjakan Banyak Proyek

Sepak terjang Agung Sucipto atau lebih akrab disapa Angguh merupakan kontraktor yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT). KPK juga menangkap sopir Angguh bernama Nuryadi.

Di dunia proyek, Angguh sudah puluhan tahun banyak menangani proyek pembangunan dan revitalisasi jalan dengan nilai miliaran rupiah.

Pemilik PT Agung Perdana Bulukumba itu juga dikabarkan menjadi sponsor Nurdin Abdullah saat maju di Pilkada. Sejak Pilkada Bantaeng hingga menjadi Gubernur Sulsel.

Dari hasil penelusuran di LPSE, beberapa proyek besar telah ditangani perusahaan Angguh.

Ada pembangunan jalan ruas Tanete – Tanaberu Bulukumba dengan anggaran Rp 3,4 miliar. Pemeliharaan jalan ruas batas Gowa – Tondong pada tahun 2013, perbaikan jalan Sinjai-Bulukumba tahun 2013 dan jalan Jeneponto di tahun 2014.

Selanjutnya, pemeliharaan berkala jalan ruas Jeneponto pada tahun 2014-2015, peningkatan jalan ruas Boro – Jeneponto 2015, dan peningkatan jalan ruas Palampang – Munte – Bontolempangan Sinjai Bulukumba dengan nilai Rp34 miliar.

Berdasarkan kabar yang beredar, OTT berhubungan dengan pekerjaan jalan poros Makassar – Bulukumba.

Rekam jejak Angguh di dunia tender diketahui kurang baik. Ia dituding pernah terlibat persengkokolan tender pengerjaan pemeliharaan jalan di Bateballa – Jatia, Kabupaten Bantaeng.

Selain itu, Angguh juga dituduh pernah terlibat penggelapan dana sebesar Rp32 miliar dalam tender peningkatan jalan di Kampung Bakarra – Sabbanyang, Kabupaten Bantaeng.

Hingga namanya kembali viral setelah disebut sebut dalam proses Hak Angket DPRD Sulsel tahun 2019. Terkait permintaan komisi 7,5 persen pada proyek di Kabupaten Sinjai dan Bulukumba senilai Rp34 miliar.

Saat itu, mantan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Jumras menyebut nama Angguh dalam sidang. Angguh diduga meminta proyek dengan komisi 7,5 persen.

Alasannya, Angguh sudah membantu Nurdin Abdullah Rp10 miliar saat Pilgub Sulsel. Karena kasus ini, Jumras dicopot dari jabatannya oleh Nurdin Abdullah. (ISL/RED)

Berita ini 418 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Investigasi

SBY dan JK Dukung Anies-AHY Jika NasDem-Demokrat Berkoalisi

Investigasi

PKB Ajak Anies Gabung untuk Pilpres 2024

Investigasi

LHI Geram soal Dugaan Oknum Legislator Soppeng Terlibat Pembalakan Liar

Investigasi

LHI: Jika Terjadi PHK, PLN & PT BIG Harus Bertanggung Jawab

Investigasi

Usai Dilantik, Camat Kepulauan Tanakeke Kunjungi Desa Rewataya

Investigasi

Pemkab Takalar Genjot Penataan Aset untuk WTP

Investigasi

Bhabinkamtibmas Kampung Bilah Pastikan Semua Warga Dapat Bansos

Investigasi

Insentif Telat, Kepala Daerah Seakan Tak Peduli Nakes