Home / Investigasi / Nusantara / Opini / Pendidikan / Politik & Hukum

Selasa, 2 Februari 2021 - 21:21 WIB

PNS Rangkap Jurnalis

Oleh: Arianto (Pemimpin Redaksi JURNAL)

 

JURNAL NEWS, – Sejak seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) resmi diangkat menjadi PNS, maka kepadanya terikat peraturan yang memuat kewajiban dan larangan yang disertai hukuman disiplin. Salah satu peraturan yang mengikat PNS adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selain diatur dalam PP, juga tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Sebagaimana dalam Pasal 4 angka 6 PP Nomor 53 Tahun 2010 tersebut dijelaskan, setiap PNS dilarang: melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

Sehingga dengan PP tersebut, seorang PNS dilarang bekerja secara bersama-sama baik di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya untuk memperoleh keuntungan dengan merugikan negara. Seperti, selain bekerja sebagai PNS, juga bekerja sebagai notaris, pengacara, anggota legislatif, ataupun wartawan. Dalam PP ini atau dalam setiap peraturan tidak secara rinci disebutkan tentang larangan merangkap pekerjaan ini dan itu.

Untuk bekerja selain PNS, seperti misalnya menjadi anggota legislatif atau lainnya, penegakan aturan untuk menjadi calon legislatif ditegakkan secara tegas. Makanya, tidak pernah ditemukan adanya rangkap jabatan yang selain berprofesi sebagai PNS, juga merangkap sebagai anggota legislatif. Dan demikian juga beberapa bidang pekerjaan lainnya.

Tetapi, bagi PNS yang merangkap sebagai wartawan, di dalam perusahaan pers sepertinya larangan tersebut tidak ditegakkan secara tegas, bahkan mungkin aturan tersebut tidak ada. Di lain pihak, PNS yang merangkap sebagai wartawan, di lingkungan birokrasi tampaknya peraturan pemerintah yang mengatur tentang disiplin PNS juga tidak ditegakkan secara tegas.

Buktinya, banyak PNS yang merangkap sebagai wartawan tapi tidak dijatuhkan hukuman disiplin dan dengan tidak adanya ketegasan pemerintah dalam hal ini, tidak sedikit oknum pegawai menjadikan profesi kewartawanan sebagai profesi yang setara pentingnya dengan profesi sebagai PNS. Padahal, dalam peraturan pemerintah, larangan double job tersebut sangat jelas, dan tidak perlu lagi menjadi perdebatan.

Sehingga masalah rangkap pekerjaan ini hanya memerlukan ketegasan dari pemerintah untuk menegakkan aturan. Perusahaan Pers pun dituntut untuk menghormati peraturan pemerintah tentang disiplin PNS dengan tidak mempekerjakan seorang yang berstatus PNS sebagai wartawan. Juga diperlukan ketegasan penegak hukum untuk memproses pelanggaran terhadap peraturan pemerintah tersebut.

Rangkap pekerjaan PNS baik PNS Pusat atau PNS Daerah juga sebagai wartawan ini berakibat kerugian negara karena waktu bekerja yang dibebankan oleh negara atas profesinya sebagai PNS, sebagian atau bahkan seluruhya, digunakan untuk aktivitas kewartawanan.

Selain itu, jika PNS melakukan pekerjaan lain maka pikiran dan tenaga PNS bersangkutan tidak bisa fokus lagi menjalankan tugas sebagai PNS, dan ini tentu saja akan mengakibatkan kerugian negara. Lalu kemudian, bagaimana bisa seorang PNS menjalankan kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, sebagaimana dalam Pasal 3 PP ini, bilamana merangkap sebagai wartawan.

Sedangkan jam kerja PNS pada umumnya ditetapkan jam pulang pada jam 5 sore. Kalau meninggalkan pekerjaan pada jam kerja untuk melaksanakan kegiatan jurnalis berarti melanggar PP. Sedangkan jika berdalil tidak mengganggu kewajibannya sebagai PNS, maka kapan bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang Jurnalis. Kecuali hanya sekedar untuk mendapatkan kartu Pers. Sehingga seharusnya memilih salah satunya apakah menjadi PNS ataukah menggeluti profesi Jurnalis.

Seharusnya PNS bekerja maksimal untuk kepentingan masyarakat karena digaji oleh negara untuk melayani masyarakat. Tetapi, faktanya banyak PNS bekerja juga sebagai wartawan, bahkan lebih memprioritaskan pekerjaan sebagai wartawan ketimbang mengutamakan sebagai PNS. Ini dapat kita lihat di beberapa kabupaten dan berdasarkan informasi dari pemberitaan media massa tentang adanya oknum PNS yang merangkap sebagai wartawan.

Undang-undang Pers menyebutkan bahwa Pers berfungsi sebagai sosial kontrol, dan menuntut sikap independen, nah bagaimana mungkin seorang wartawan dapat mengontrol lembaga atau instansi pemerintah dan bersikap independen, sementara PNS adalah aparat pemerintah yang harus taat selain kepada pimpinan juga kepada aturan yang berlaku di lingkungan PNS. Sehingga mustahil seorang PNS yang merangkap sebagai wartawan dapat melaksanakan profesi ganda tersebut secara profesional karena akan berbenturan satu sama lain.

Satu sisi, Pers harus melaksanakan kontrol sosial terhadap lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif serta lembaga lainnya, lain sisi, PNS adalah menjadi salah satu obyek terhadap fungsi kontrol sosial dari Pers. Pasti dengan double job tersebut tidak mampu menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Sehingga timbulnya konflik kepentingan nantinya bisa berujung menabrak Undang-undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Tak menutup kemungkinan seorang PNS merangkap wartawan, membocorkan rahasia di dalam instansi atau kantor tempat kerjanya.

Sewaktu Prof DR H Bagir Manan, S.H., MCL., menjabat sebagai Ketua Dewan Pers, Bagir Manan melarang PNS menjadi wartawan. Beberapa kabupaten di negeri ini juga telah melarang PNS menjadi wartawan.

Sanksi

Jika PNS kedapatan melakukan larangan yang tertuang PP di atas maka akan diberikan hukuman disiplin. Hukuman disiplin ini terbagi tiga yakni disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat. Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis.

Sedangkan hukuman disiplin sedang cukup bervariasi. Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun. Sedangkan jenis hukuman disiplin berat antara lain penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Kekuatan PP

Peraturan Pemerintah (PP) adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Materi muatan PP adalah materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan bahwa Peraturan Pemerintah sebagai aturan “organik” daripada Undang-Undang menurut hierarkinya tidak boleh tumpang tindih atau bertolak belakang.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) memang bukan pidana, sebab dalam Pasal 15 UU 12 Tahun 2011 telah dengan jelas menyebut bahwa ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam undang-undang (UU) dan Peraturan Daerah (Perda).

Tetapi, PP ini memuat hukuman disiplin sebagaimana disebutkan terdahulu bagi pelanggaran atas PP tersebut. Sehingga PP ini tidak bisa dipandang remeh karena bisa berujung penjatuhan hukuman disiplin berat bagi pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 PP 53 Tahun 2010 berupa hukuman pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Begitupula bagi pelanggaran terhadap larangan: melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara; bisa berujung penjatuhan hukuman disiplin berat berupa hukuman pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Soal kekuatan PP tersebut, Peraturan Pemerintah (PP) berada dibawah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dalam hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia merujuk ke Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana telah disebutkan di atas.

Bagaimana TVRI

Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik TVRI. Pada Bab II diatur mengenai bentuk, kedudukan, tugas, dan fungsi. Sedangkan pada bab IX diatur tentang kepegawaian. (RED)

Berita ini 3,062 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Investigasi

Kodim Soppeng Lakukan Komsos dengan Masyarakat

Investigasi

Serahkan LHP LKPD, Labuhanbatu Utara Raih WTP

Investigasi

Keluarga Almarhum Prof A Mustari Pide Gelar Mappadendang di Soppeng

Investigasi

Terpapar Corona, PDP Asal Kualuh Selatan Meninggal di Medan

Investigasi

Melalui HBB, Bupati Taput Sumbang Gaji untuk Warga Terdampak Covid-19

Investigasi

Ribuan Warga Iringi Pelepasan Jenazah Bupati Luwu Timur

Investigasi

Desa Kamiri Bagikan BLT DD 171 KPM

Investigasi

Positif Covid-19 Bertambah, Kadinkes Pinrang: Patuhi Protokol Kesehatan