Home / Investigasi / Nusantara / Pendidikan / Politik & Hukum

Kamis, 25 Juni 2020 - 23:08 WIB

Diduga Melanggar Hukum, PPP Labuhanbatu Akan Makzulkan Bupati Andi Suhaimi

Ketua DPC PPP Kabupaten Labuhanbatu Muniruddin

Ketua DPC PPP Kabupaten Labuhanbatu Muniruddin

JURNAL NEWS, LABUHANBATU – Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Labuhanbatu, Muniruddin S.Ag mengatakan, kader partai berlambang ‘kabah’ di Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) setempat, diperintah untuk menginisiasi pemakzulan terhadap Bupati Andi Suhaimi Dalimunthe.

“Ya, sudah diperintahkan kepada kader-kader partai di DPRD Labuhanbatu, menginisiasi pemakzulan terhadap Bupati Andi Suhaimi,” ucap Muniruddin kepada jurnalnews.net, melalui telepon selular, Kamis (25/6/2020) malam.

Disebutkannya, menurut catatan PPP, sudah banyak kebijakan dan perbuatan yang dilakukan Andi Suhaimi selaku bupati Labuhanbatu yang melanggar hukum. Oleh karena itu, Muniruddin perintahkan kepada kader-kader partai di lembaga legislatif menginisiasi pemakzulan itu.

Munir menjelaskan, salah satu bentuk pelanggaran yang dilakukan Ketua Umum DPD Partai Golkar Labuhanbatu itu, dalam hal perkara jabatan Sekretaris daerah kabupaten Labuhanbatu. Yang mana saat ini diketahui sesuai putusan Mahkamah Agung nomor 30PK/TUN/2020 yang dimohonkan Bupati Labuhanbatu atas perkara TUN nomor 117/G/2017/PTUN-MDN telah ditolak.

Sehingga bupati Labuhanbatu Andi Suhaimi Dalimunthe diwajibkan mengembalikan jabatan Sekretaris daerah kabupaten Labuhanbatu kepada Muhammad Yusuf Siagian.

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jendral Otonomi Daerah telah melayangkan surat bernomor 850/175/OTDA, tanggal 9 Januari 2020.

Isinya memerintahkan Gubernur Sumatera Utara sebagai perwakilan pemerintah pusat agar dapat memerintahkan Bupati Labuhanbatu melaksanakan putusan PTUN Medan yang telah berkekuatan hukum tetap yakni mengembalikan jabatan Muhammad Yusuf Siagian sebagai Sekretaris daerah kabupaten Labuhanbatu.

Kemudian Gubernur Sumatera Utara melalui surat nomor 800/1334/BKD/III/2020 Tanggal 10 Maret 2020 ditandatangani Sekda Provinsi Sumut Hj R Sabrina, telah pula memerintahkan Bupati Labuhanbatu untuk melaksanakan isi keputusan PTUN sesuai perintah Menteri Dalam Negeri.

“Namun ada pembangkangan dilakukan Andi Suhaimi Dalimunthe, yang hingga kini tidak mau melaksanakan isi putusan Mahkamah Agung tersebut. Sehingga unsur memegang teguh Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya,” diduga dilanggar oleh Andi Suhaimi.

Bupati Labuhanbatu Andi Suhaimi.

Dia menyebutkan, pemakzulan ini dapat dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah No 16 tahun 2016, tentang tata cara pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota serta Wakil Walikota, pada pasal 7 ayat (2).

“Aturan itu menyatakan sumpah/janji jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1),” tegas Muniruddin.

Di ayat (1) itu terang benderang menyatakan, “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur dan wakil gubernur/bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa”.

Jadi, tegas Muniruddin, berdasarkan sumpah jabatan tersebut, sangat jelas terlihat kepala daerah memiliki tugas dan tanggungjawab berlaku baik dan adil serta berbakti kepada masyarakat nusa dan bangsa. Selain itu, melaksanakan UUD 1945 secara mutlak serta Undang-undang dan produk turunannya.

Menurut Muniruddin, untuk menginisiasi pemakzulan terhadap bupati Labuhanbatu, Andi Suhaimi, pihaknya sudah mendekati sejumlah pimpinan partai yang memiliki kadernya di DPRD Labuhanbatu.

Apalagi lanjut Munirudfin, dalam Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014, secara jelas mengatur mekanisme pemberhentian Kepala Daerah melalui usulan DPRD, dapat dilihat dalam Pasal 79, 80, 81, dan 82 UU Pemda.

“Pemberhentian melalui usulan DPRD dapat dilakukan terhadap kepala daerah yang melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajibannya, melanggar larangan, atau melakukan perbuatan tercela,” jelas Muniruddin.

Secara rinci dia menjelaskan proses pemakzulan itu, dimulai dengan membentuk panitia khusus (Pansus), berdasarkan hasil temuan Pansus, DPRD kabupaten dalam rapat paripurna, akan menyepakati pengusulan pemberhentian bupati.

Usulan DPRD itu kemudian diserahkan kepada Mahkamah Agung (MA), sesuai Pasal 80 ayat (1) huruf c UU Pemda, MA kemudian memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPRD paling lambat 30 hari setelah permintaan DPRD diterima MA. Putusan MA ini akan bersifat final.

Selanjutnya, pimpinan DPRD menyampaikan putusan MA kepada Menteri Dalam Negeri untuk melaksanakam pemberhentian Bupati.

Demikian disampaikan Muniruddin S.Ag, prosedur dan tatacara pemakzulan bupati Labuhanbatu, yang akan dilakukan DPRD Labuhanbatu. (YAS)

Berita ini 931 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Investigasi

Korupsi Bansos Covid Hingga Daerah Capai Triliunan

Investigasi

Seluruh Camat Takalar Diminta Kejar 50 Persen Vaksinasi

Investigasi

Tiga Wartawan Juara Lomba Karya Jurnalistik BRI Liga 1

Investigasi

LH Disebut dalam Dugaan Pengguna Suket Covid Palsu

Investigasi

Gugas Labuhanbatu Nyatakan Almarhum Ibnu Nabil Serta Keluarga Negatif Covid-19

Investigasi

Mulai 1 Maret 2022, BPJS Jadi Syarat Jual Beli Tanah

Investigasi

Terlanjur Sayang, Pernikahan Sesama Wanita Heboh di Soppeng Sulsel

Investigasi

Diduga Selingkuhi Polwan, Kasat Reskrim Polres Sergai Diperiksa