Home / Investigasi / Nusantara / Pendidikan / Politik & Hukum

Rabu, 20 Mei 2020 - 18:08 WIB

Akankah PKI Bisa Berdiri Lagi?

O’ushj.dialambaqa

O’ushj.dialambaqa

Oleh O’ushj.dialambaqa

Penulis adalah Penyair, Peneliti sekaligus  Direktur Pusat Kajian Strategis Pembangunan Daerah (PKSPD) dan Accountant Freelance, tinggal di Singaraja. HP/WA: 0819 3116 4563. Email: jurnalepkspd@gmail.com.

 

JURNAL NEWS, – Isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) atau komunisme akan tetap menarik dan menjadi perhatian publik sepanjang masa, sekalipun ada yang bilang, itu hanya khayalan. Ada juga yang mengatakan, itu hanya mimpi. Tapi, benarkah ada kerinduan dan hasrat untuk bangkit kembali komunisme menjadi sebuah (kekuatan) partai politik (parpol) yang bernama PKI, ataukah akan berganti baju dengan nama Partai Sosialis Demokrat(ik), dan atau nama lainnya, itu mungkinkah?

Yang mengatakan itu hanyalah khayalan, dan yang bilang bahwa kebangkitan kembali PKI itu hanya mimpi atau isapan jembol. Itu artinya  juga sebangun dengan igauan di siang bolong, padahal semua itu bisa  mungkin dan bisa bangkit kembali.

Ada beberapa indikator yang bisa dijadikan pembacaan tersebut, antara lain, adanya pertemuan Ambarawa Jawa Tengah, 6-7/3/2020.HUT ke-100 PKI (Sabtu, 23/5/2020) yang  masih diperingati sekalipun tidak secara terbuka. Temu kangen eks-PKI di Banyuwangi Jawa Timur, Kamis, 24/6/2010.Dibentuknya Pakorba (Paguyuban Korban Orde Baru, dengan klaim PKI sebagai korban); para orang tua dan anak eks-PKI yang ada dalam organisasi tersebut.Berdirinya Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 dengan dalih PKI jadi korban Orde Baru.

Baca juga: Pers Sebagai Juru Bicara

Masih banyaknya ketertarikan kaum muda maupun mahasisa dalam organisasi gerakan  “Idiologi Kiri”, dan masih banyaknya anak cucu PKIyang masih merindukan sebagai kekuatan partai politik (untuk berkuasa)seperti yang diungkapkan dengan jujur dan tegas oleh Ribka Tjiptaning Proletariyati. Sekalipun, tidak semua anak eks-PKI merindukan kembali perjuangan orang tuanya, mungkin menyadari apa yang disebut dengan kekuasaan yang diperjuangkan oleh orang tuanya dianggap keliru dan atau faktor lain yang tidak menginginkan dendam politik.

“Kekuatan anak-anak PKI generasi mendatang yang siap bangkit kembali sebagai suatu kekuatan Politik. Organisasi PKI bisa dilarang, PKI bisa dibrangus, akan tertapi idiologi PKI tidak akan pernah mati. Sampai saat itu Idiologi Komunis, yang terlihat baru pada generasi anak PKI angkanya mencapai sekitar 15 juta.Belum sampai pada generasi cucu yang pada Pemilu 2019 sudah mencapai hak pilih.” (dr. Ribka Tjiptaning Proletariyati, politisi PDI-P, Kompasiana, 27/1/2017.08.00).

Apa yang dinyatakan Ribka Tjiptaning,memori saya menjadi penuh kembali memutar pita ingatan  ketikateman saya ikutan dalam gerakan idiologi Kiri berdiskusi berjam-jam dengan saya. Saya hanya menempatkan diri sebagai pendengar yang baik dengan meminta penjelasan yang panjang lebar seluk beluknya. Ia pun tahu jika saya menolak Idiologi Komunis (Kiri – Sosialis), oligarki, otoritarianisme, diktatorisme, totaliterianisme, fasisme, rasisme, monarki, premanisme dan atau semua paham atau aliran yang merampas ruang dialektika intelektual, yang memenjarakan intelektualitas, logika dan akal waras.

Ia pun telah membaca esei-esei saya(sebagai makalah dalam  forum diskusi kebudayaan) yang dimuat media massa, yangmembicarakan konfrontasi Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat) dengan Manifes Kebudayaan dalam era 60-65an.

Lekra adalah sayap dan algojo utama PKI dan rezim Soekarno dalam bidang Seni dan Budaya dan sekaligus dalam politik kebudayaan saat itu yang disokong penuh oleh rezim Presiden Soekarno sebagai penguasa, sehingga Lekra menjadi sangat reaksioner progresif, bringas dan agitatif-konfrontatif karena politik sebagai panglima bahkan sebagai Tuhan. Realitas dan fakta tersebut bisa kita baca dalam dokumen kebudayaan saat itu.

Ia tidak mau menyebutnya gerakan Komunis tapi mengedepankan juga pemikiran Marxisme-Leninisme Ia lebih suka mengatakan gerakan (idiologi) Kiri (Sosialis).  Dalam konteks ini, Kiri identik dengan Komunis.Idiologi Kiri yang kita maksud tidak identik dengan aliran filsafat, di mana Kiri adalah kaum kritis.

Bagaimanapun, saya kagumkarena terlihat paham  dalam gerakan (idiologi) Kiri, dan sedikit banyak ia mengerti Karl Marx dan sedikit mengerti filsafat Marx, sekalipun kelabakan ketika disentil Kitab Sucinya yang bernama “Daskapital” atas “peniadaan Kelas (strata).” Sewaktu masih mahasiswa, ia bersama seniornya yang Kiri selalu mengunjungi para petani yang masih digunung, yang ia katakan sebagai komunis tulen.

Apa yang dijelaskan teman itu adalah intinya bahwa dulu (maksudnya PKI) kenapa gagalmerebut kekuasaan, karena garapan politisnya terkonsentrasi pada kaum Petani, di mana para Buruh Tani kurang melek dalam banyak hal. Gerakan Mao Tje-Tung, ia mengatakannya Mao Zedong, sukses di negeri  China, dan ternyatastrategi gerakan merebut kekuasaan tersebut yang dinamakan “Desa Mengepung Kota – Mao Zedong gagal total di kita.

Baca juga: PKSPD Nilai Kebijakan Menkumham Mengada-ada Terkait Pembebasan Napi

Ia terdiam sejenak sewaktu saya katakan,fakta dalam sejarah, kudeta hanya bisa dilakukan oleh militer dan atau jika kekuatan rakyat bersekutu dengan militer. Sipil ansich belum ada ceritanya dalam sejarah kudeta di Negara manapun juga.Apa yang dilakukan PKI saat itu, militer terbelah dalam dua kekuatan, sedangkan Desa Mengepung Kota yang menjadi strategi politik bagaikan mendorong kereta mogok. Akankah kemudian mengkombinasikan buruh dengan petani yang utopis Marxisme masih dirindukannya dan masih terus untuk menyalakan dendam politik kekuasaan?

Atas kegagalan itulah, makanya, ia bilang, sekarang gerakan itu harus dikombinasikan; petani dan buruh, konsentarasi ke kantong-kantong buruh.Alasannya karena Buruh (Pekerja) relatif lebih melek ketimbang Petani.

Jauh lebih gampang dimobilisasi.Ia katakan seperti di Uni Sovyet-Rusia (negeri Leninis-Stalin). Katanya, revolusi industri digerakkan oleh Buruh dan itu sukses. Ia kemudian memberikan catatan untuk terus saya amati dengan sungguh-sungguh ucapannya, yaitu ketika demokrasi sudah pada puncaknya, di mana tokoh-tokoh muda gerakan idiologi Kiri sudah bisa memainkan peran dalam kekuasaan di kursi parlemen, Kabinet bahkan menduduki kursi tertinggi di negeri ini (menjadi Presiden), maka menjadi sangat mudah mengubah haluan politik seperti yang diimpikan para pendahulunya, yaitu Komunisme yang berkuasa.

Ruh ke-Kiri-annya dalam setiap berunjukrasa selalu meneriakkan: “rakyat bersatu-buruh berkuasa-rakyat sejahtera.” Diakui atau tidak, itu sebagai tanda dan penanda dalam pembacaan idiologi dalam politik identitas yang gamblang.

Aregumen teman itu sangat logis dan rasional.sekaligus menjadi irasional karena harus menjungkirbalikan logika dan menabrak akal waras untuk bisa dikatakan menjadi kelogisan dalam realitas politik, terkecuali kita sudah tidak setia lagi pada fakta dari realitas empirik atau realitas empirik sebagai sebuah fakta.

Konstitusi kita tidak memberi ruang-gerak- terhadap idiologi komunisme (Marxisme dan Leninisme) menjadi sebuah partai politik.Terbentur atau terganjal olehTAP MPRS No. XXV/1966 danUU No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kejahatan negara, di mana pasal 107 telah mengunci komunisme untuk tidak bisa bangkit lagi.

Sekalipun itu merupakan de jure dan de facto, tetapi itu hanya formalistiknya jika bajunya tetap bernama PKI atau Partai Sosialis Demokrat(ik). Akan tetapi gerakan dan idiologi itu bisa menyusup atau menempel di partai manapun, lebih santun daripada penyebaran Covid-19,  yang kasat mata sesungguhnya sangat mudah kita kenali dan bisa kita baca.

Sisi keagamaan, kaum beragama, apapun agamanya, terutama umat Islam yang mayoritas pastilah tidak akan rela dan tidak akan tinggal diam jika terlihat atau terbaca adanya tanda-tanda dan penanda akan bangkitnya kembali komunisme di negeri ini, karena kumunisme dipahami sebagai atheisme, di mana historisnya (berdasarkan catatan kelam sejarah) PKI sangat bringas terhadap kaum beragama yang berakibat tumpahnya darah di mana-mana padahal sebangsa dan setanah air, sekalipun anak cucu mereka (yang orang tuanya terlibat dalam PKI) mengatakan sebagai korban dan sangat menderita atas kekejaman politik rezim Soeharto. Mereka berbicara atas kepentingannya sendiri tanpa mau merenungkan kembali, apakah tindakan mereka itu benar dan atau tidak menjadikan yang lain menjadi korban kekejamannya.

Peristiwa kekejaman terhadap tokoh-tokoh agama itu akan terus mendidih jika mendengar isu kebangkitan komunis (PKI). Kalangan agamawan dan umat beragama di satu sisi sudah sangat cerdas membaca peristiwa sejarah masa lalu untuk masa datang dalam hal idiologi (politik), sehingga kebangkitan itu akan menjadi irasional, kecuali, sekali lagi, bahwa peristiwa politik kekejaman masa lalu yang merupakan realitas emprik sebagai fakta telah kita lupakan, kita abaikan, dan kita sudah tidak setia lagi dengan fakta untuk menjaga kepedihan dan kenyerian sejarah sebagai manusia yang bermartabat.

Upaya rekonsiliasi nasional dan mendesak Negara minta maaf kepada keluarga PKI adalah salah satu bentuk atau strategi untuk melupakan sejarah kelam yang kejam tersebut.Negara dalam hal ini sangat tidak perlu meminta maaf atas fakta sejarah PKI, termasuk persoalan rekonsiliasi nasional. Jika mau menyadari kekeliruan, maka kita yakin bisa duduk bersama, berdiri bersama dan hidup berdampingan untuk membangun bangsa yang cerdas dan sejahtera,sehingga tidak ketergantungan pada hutang Luar Negeri.

Pada sisi lainnya, kaum intelektual dan publik kritis juga akan menolak adanya kebangkitan kembali PKI, karena paham komunisme yang menjadi kekuasaan Negara akan merampas kemerdekaan berpikir dan atau kemerdekaan intelektual, logika dan akal waras,  hidup harus menghamba pada kekuasaan politik yang sekaligus memberhalakan kekuasaan bahkan men-Tuhan-kan kekuasaan atas nama Negara.

Akal budi tertawan, pikiran-pikiranterpenjara, sekalipun komunisme bukanlah selalu atheis. Sekalipun, komunis tidak selalu identik dengan atheis, sekalipun itu hanya merupakan paganisme dalam keberagamaan.

Jika kita punya perhatian khusus pada acara dialog atau diskusi di televisi yang kemudian mejadi debat kusir, bisa kita baca dari adanya tanda dan penanda dari tokoh-tokoh muda yang kini berada di Senayan yang dalam perdebatannya pastilah akan mengutip dan atau selalumencontohkan negara-negara sosialis (idiologi Kiri), yang mana tokoh-tokoh muda tersebut berangkat dari gerakan (idiologi) Kiri baik ketika ia masih menjadi mahasiswa ataupun sesudah di luar kampus, dan jaringan yang dibangun untuk turun dan naik gunung pun cukup bagus dan sistematik dengan metode doktrin cuci otak (brain-washing) untuk menelan idiologi Kiri atau mimpi utopisnya Karl Marx Sang Pengigau dalam konteks bernegara.

Kita juga masih bisa melihat dan membaca gaya atau model Lekra yang masih cukup terpelihara, sekalipun,  kata yang terucap tidak menyebut dirinya komunis, terbungkus rapih dalam forum-forum yang terbuka sifatnya. Tetapi, yang tak bisa terbantahkan adalah referensi-referensi Kiri-nya (sosialis) selalu dipakai dalam argumentasi perdebatan. Sehingga, menjadi sangat mudah untuk mengenalinya dalam gerakan Kiri sebagai baju baru dalam bentuk neo-komunisme Indonesia dengan pilihan nama yang tersamarkan, tidak terjangkau oleh  pasal-pasal dalam kontitusi.

Benang merahnya bisa kita tarik  seperti yang ditegaskan Ribka Tjiptaning dalam keniscayaannya bahwa idiologi kuminisme tidak akan pernah mati, sekalipun amat bergantung pada kesetiaan anak cucunya bersama kita yang lapar dalam realitas utopis sebagaimana halnya Karl Marx Sang Pengigau. Untuk itu, manakala Negara gagal dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyatnya, ruh komunisme  akan bangkit kembali dari kuburnya, karena nyanyian merdu yang utopis tersebut akan terus didendangkan dengan berbagai arasemen yang bergantung pada situasi dan kondisi.

Gugatan mereka sebagai korban menjadi sederet pertanyaan panjang, antara lain, siapa yang menjadi korban, siapa yang dikorbankan dan siapa mengorbankan siapa. Bisakah kita kemudian akan mengatakan mereka adalah pelaku sekaligus korban atau pelaku adalah korban atau korban adalah pelaku? Untuk menjelaskan itu semua perlu kejujuran dan pendefinisian yang jelas.Politik di atas politik, politik mempolitiki dan politik berpolitik.

PKI waktu itu sebagai anak emas rezim (Orla) Soekarno dan Lekra sebagai anak emas dari PKI dan sekaligus menjadi anak emas kebudayaan dari rezim Soekarno, di mana Presiden Soekarno (“Prahara Budaya”, D.S. Moeljanto – Taufiq Ismail)  dalam pidatonya di depan para peserta KSSR/PKI (Konferensi Sastra dan Seni Revolusioner) mengutip Marx, bahwa “Kebudayaan dari suatu zaman adalah selalu kebudayaan kelas yang berkuasa!” (Penyelenggara CC PKI, 27 Agustus s/d 2 September 1964 di Jakarta).

Ibukota pada 29/9/1965, sehari sebelum  peristiwa “G-30-S/PKI” dilanda demontrasi yang menuntut agar setan-setan kota (yang tidak sepakat dengan Konsepsi Soekarno – PKI) ditembak mati di depan umum. Terdengar teriakan: “Gantung kabir! Gantung pencoleng dan koruptor.” Koran Sore Kedaulatan Baru (Rabu, 29/9/1965) memberitakan, bahwa massa yang bergabung dalam Front Pemuda Indonesia, PPMI, MMI, bersama wakil buruh-tani, wanita, seniman, sarjana, wartawan, dan veteran telah menyatakan tekad secara bulat untuk menuntut agar segera diambil tindakan menyeret “setan-setan kota” ke muka pengadilan terbuka dan segera dijatuhi hukuman mati di depan umum.

Pernyataan kebutalan tekad tersebut ditandatangani lebih dari 27 ormas (Ibid). Dokumen sejarah tersebut menunjukkan fakta dan bukti bahwa PKI sebagai korban menjadisangat  irasional, tak berlogika dan tak ber-akal-waras, terkecuali yang tak berdosa dicap PKI kemudian dilenyapkan, yang menjadi korban tak terhitung jumlahnya.

Presiden Soekarno memuji-muji PKI setinggi langit, dan secara gamblang berkata, bahwa tanpa kaum komunis, revolusi Indonesia TAK AKAN BISA SELESAI!(Iwan Simatupang, Surat-surat Politik 1964-1966). Kebencian dan kekerasan adalah daya dorong  bagi Marxis yang tulen. Dipertlukan sejumlah takaran dosis rasa benci dan sikap garang  untuk memenangkan pertentangan kelas yang mereka idam-idamkan. Marxis, apalagi yang Leninis-Stalinis-Maois, tidak ada urusan dengan cinta wajar dan moralitas yang sehat.

Definisi dusta pun bagi Marxis sejati harus sesuai dengan ukuran etikanya, yang tak cocok dengan tata susila biasa. Ukuran etika Marxisme adalah apa saja yang menyokong suksesnya revolusi proletar-adalah benar secara moral-dan apa saja yang menghalangi suksesnya revolusi proletar-itu salah secara moral.

Yang terutama progresif, dan yang kedua reaksioner. Insiden Badar Betsy, Indramayu, Kanigoro, Jengkol, dan seterusnya, adalah “progresif-revolusioner”, dan Lubang Buaya yang “paling progresif-revolusioner” (kalau menang). Dan semuanya ini dimulai dengan penanaman benih hasut, dan bila tumbuh membesar jadilah dia dengki, lalu disebar dan disiramkan sebagai bensin dendam, yang menyalakan api kebencian berkobar-kobar {Taufiq Ismail: Epilog (atau: HRM 4239 Tahun XV, Nomor Penghabisan, Singapura/Jakarta, Agustus 1964, Prahara Budaya)}.

Lantas, siapa yang menjadi korban, di mana kekuasaan dan politik telah menjadi panglima? Sejarah (yang kelam) mengatakan ada dua kutub yang menjadi korban saat itu, yaitu kutub yang berada dalam sumbu kekuasaan rezim Soekarno dengan PKI-nya yang menjadi korban di kalangan militer, antara lainpara  Jendraldan perwira menengah yang dibunuh karena dianggap kontra revolusioner, yaitu, Ahmad Yani, Suprapto, M.T. Haryono, S. Parman, D.I. Panjaitan, Sutoyo Siswomiharj dan Pierre Tendean, satu yang selamat H.A. Nasution (keluarganya berhak mengkalim sebagai korban kekejaman).

Di luar kutub sumbu kekuasaan yang menjadi korban adalah kalangan intelektual kritis, para akdemisi dan masyarakat sipil antara lain, yaitu Mochtar Lubis di penjara selama 9 tahun tanpa peradilan, Buya Hamka dipenjara tanpa proses pengadilan selama 2 tahun, selama 15 hari diinterogasi dengan kejam, HB.

Jasin dipecat dari status Dosennya di Universitas Indonesia, Para Rektor dicopot yang dianggap tak bisa mengamankan kampusnya.Koes Ploes dilarang bermusik karena dianggap ngak-ngek-ngok imprealis, kontra revolusi dengan Manipol Usdeknya, dan para pemuka agama banyak yang dibantai dan disiksa oleh PKI.Tentu masih banyak lagi yang dikorbankan dan menjadi korban kekejaman politik kekuasaan rezim Soekarno bersama PKI dan Lekranya.

Rezim Soekarno dengan PKI dan Lakranya membangun idiologi komunis dengan poros Peking-China dan Moscow-Rusia, tetapi para elit partainya banyak jebolan Rusia, begitu juga dengan Seniman, Budayawan dan Sastrawannya ke Rusia ketimbang ke China. Komunis Harga Mati yang berkiblat ke komunis Rusia ketimbang Peking-China tercermin dalam karyanya seperti SorbonAidit  dengan Kepalaku Marxis, Diriku Leninis (Harian Rakjat, Minggu,  21/4/1962).

Setiawan HS dengan Leningrad (Harian Rakjat, Minggu,  22/9/1962). Dharmawati dengan Kumohon Bara Cintamu – /Partaiku,/Untukmu hidupku ini (Harian Rakjat, Minggu,  16/3/1963). Virga Belan dengan PenerbanganMalam ke Leningrad (Harian Rakjat, Minggu, 1/12/1963).Tohaga dengan Tafakur Kepada Lenin, Moskow, 21.1.1964  (Harian Rakjat, Minggu, 25/4/1965). Mawie dengan Kunanti Bumi Memerah Darah (Bintang Timur/Lentera, 21/3/1965). Nusananta dengan Peking (Harian Rakjat, Minggu, 1/12/1963).Sitor Situmorang “Jassin & Usmar” Jawablah: Setuju Manipol Usdek? (Bintang Timur, 10/3/1964).Pramoedya Ananta Toer eseinya memperingati 90 tahun Nikolai Lenin berjudul: Dengan Datangnya Lenin Bumi Manusia Lebih Kaya (Harian Bintang Timur, 22/4/1960).

Rezim Soekarno dengan PKI dan Lekranya juga membenci Amerika yang dibuktikan dengan tindakan aksi baikot dan aksi pengganyangan terhadap unsur-unsur anti-Nasakom (Nasionalis-Agama-Komunis) dengan sasaran film-filem Amerika, kapitalis-imperialis AS, Sitor Situmorang dengan sajaknya: Aksi Baikot (Harian Rakyat, Minggu, 5/7/1964). Endo Suwartono dengan Surat kepada Tiga Setan Kota (Harian Sore Kebudayaan Baru, Rabu, 29/9/1965).

Rezim Orla runtuh, rezim Soeharto (Orba) juga mengulang hal yang serupa.Politisi, elit dan simpatisan (penyokong) PKI dijadikan buronan politik kekuasaan,politik balas dendam, dipenjara dan dihukum mati atau dibunuh sampai ke akar-akarnya.Rezim Soeharto masih bisa berkilah karena PKI adalah pengkhianat Negara, kudeta yang gagal, yang sebelumnya ada fakta sejarah peristiwa Madiun 1948. Rezim Soeharto bisa berapologi sebagai pelaku adalah korban, k, tetapi saya tidak sependapat seperti itu, karena itu hanya merupakan alibi untuk di-sebab-akibat-kan supaya bisa dirasionalisasikan, sehinggamenjadi  kehilangan logika dan akal warasnya.

Eks-PKI tidak cukup alasan untuk mengatakan sebagai korban.Yang menjadi ketercukupan alasan sebagai korban adalah para aktivis yang diculik dan dilenyapkan nyawanya dan atau yang telah disiksa dengan kejam pada rezim Soeharto.

Berdasarkan catatan KontraS ada13 aktivis (di luar Munir KontraS, Munir dibunuh dengan arsenic dalam perjalanan penerbangan ke negeri Belanda pada 7 September 2004 pada era rezim Presiden Megawati Soekarnoputri) yang hilang tak tahu jejak kematiannya hingga sekarang.

Peristiwa Kedongombo, Tanjung Priok 1984, Talangsari, Semanggu I dan II dan lainnya. Rezim Soeharto dengan Golkarnya menelan korban banyak, antara lain,  aktivis, pemuka agama, intelektual, akademisi dan masyarakat kritis lainnya yang dilenyapkan, diintimidasi, dipenjara, dipecat dan dicopot dari jabatannya.

Yang tidak mendukung rezim Soerhato dengan Golkarnya akan dicap PKI kemudian dilenyapkan.PKI dijadikan kambing hitam, mejadi senjata ampuh dalam kekuasaan dan politik rezim, terutama di desa-desa terhadap para pemuka agama dan pemuka masyarakat yang tidak menyokong Golkar sebagai kaki tangan kekuasaan rezim Soehartoakan dicap PKI lantas dilenyapkan atau harus menerima intimidasi dan kekerasan pisik.

Golkar adalah anak emas  rezim Soeharto (orba), sama dengan PKI oleh rezim Soekarno (Orla). Bedanya secara politis adalah Soekarno dengan PKI-nya menjadi senjata makan tuan sedangkan Golkar tidak mau menjadi Malin Kundang si anak durhaka.

Di luar para aktivis yang diculik, Rezim Soehato juga memenjarakan penyair WS.Rendra selama 9 bulan tanpa peradilan.Melarang pementasan teater atau kegiatan sastra dan budaya yang tidak sejalan dengan politik kekuasaan rezim Soeharto. Buku-buku banyak dilarang terbit. Banyak Koran yang dibredel. Banyak Rektor Perguan Tinggi yang dicopot yang tidak bisa mengamankan kampusnya.

Di daerah, sejak tahun 1971 (kelas 3 SD) saya menyaksikan kebrutalan rezim Soeharto dengan Golkarnya terhadap yang bersebrangan. Pada 28 Mei 1982, saya menjadi sasaran (korban), nyaris dilenyapkan oleh kebringasan Golkar sebagai anak emasrezim Soehartokarena saya menolak budaya politik rezim Orba, dan pada April 1986 saya diinterogasi Kodim atas tuduhan suversif (dengan sanksi tidak bisa membuat KTP beberapa tahun) karena menggelardiskusi sastra dan budaya di Indramayu dalam rangka memperingati Hari Sastra dan Chairil Anwar.

Bersamaan dengan gelombang gerakan reformasi nasional, tahun 1988/1999 juga mengalami teror, pemutusan telpon rumah, intimidasi dan percobaan pelenyapan yang gagal karena saya sebagai konseptor/membidani (kalangan kaum muda) gerakan reformasi di daerah bersama  sebagian besar gerakan mahasiswa, dan lebih banyak mahasiswa yang pro budaya politik rezim kekuasaan Soeharto  bersama banyak organisasi masyarakat (ormas) dan lainnya, hingga kini pun jauh lebih banyak yang menyokong rezim kekuasaan dan politik keuasaan ketimbang menjadi intelektual dan masyarakat kritis untuk mengawal kekuasaan agar tidak menjadi komunis, oligarki, otoritarianisme, diktatorisme, totaliterianisme, premanisme dan seterusnya yang memasung logika dan akal waras.

Tuntutan pelanggaran HAM dan kejelasan atas 13 aktivis yang hilang hingga sekarang, Kedungombo, kasus Priok 1984, Talangsari, Semanggi I dan II, dan  masih banyak lagi yang lainnya, tidak didengar dan tak tersentuh dari rezim ke rezim mulai dari BJ (Baharuddin Jusup) Habibie,  Gus Dur (Abdurrahman Wahid), Megawati (Diyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri), SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) hingga rezim Jokowi (Joko Widodo), termasuk yang hingga sekarang di depan Istana masih berdiri tegak payung hitam, baju hitam dan pita hitam tak terlihat oleh Istana.

Sejarah (kebenarannya) bukanlah (di)framing(kan) sebagaimana media massa yang menghamba pada kekuasaan politik atau politik kekuasaan dalam politik media. Fakta sejarah (hampir) selalu dimenangkan oleh kekuasaan, tetapi kebenaran sejarah tidak bisa ditentukan oleh kekuasaan.Waktulah yang akan bicara, yang akan mengafirmasi kebenaran sejarah itu sendiri. Penulisan dan pemberitaan (maka hati-hati di sini) sejarah bisa di-framing-kan, karena paganisme kekuasaan dan atau kanibalisme kekuasaan selalu menelan kebenaran sejarah, menelan masyarakat (kaum intelektual, akademisi dan aktivis) kritis dan menelan apa saja sebagai penghalang hasrat hendak berkuasa, maka di sinilah Frieerich Nietzsche mengatakan “God is dead.”

Tampaknya, tabeat (karakter) kekuasaan politik atau politik kekuasaan tak ada yang berbeda, yang membedakan adalah nada, bunyi dan iramanya saja. Uktuk itu, kekuasaan menjadi absolut untuk dikawal oleh masyarakat sivil (civil society), sekalipun seolah-olah amat ramah, santun dan murah senyum, artinya, tidak lagi mengedepankan tindakan kekerasan atau penculikan, tetapi kini tersamarkan karena yang reaksioner adalah para buzzernya dan para influenzernya yang kemudian bermain dengan kekuasaan politik, di mana (kekuasaan) politik tetap sebagai panglima untuk memainkan delik mencemaran nama baik, fitnah dan penyebaran ujaran kebencian, dan seterusnya, sehingga dialektika intelektual menjadi terbunuh, kritik dikriminalisasi dengan dicarikan deliknya, sehingga ada kata (diksi) menjadi terputus dalam tarikan nafas dalam frase kalimatnya sebagi ruh kritik itu sendiri. Tanda dan penandanya, kita sudah berada ditepi jurang otoritarianisme dalam kekuasaan. (RED)

Berita ini 427 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Investigasi

Renovasi Kantor Pertanahan Sinjai Disorot

Nusantara

Survei Pilpres: Prabowo Teratas Dibanding Ganjar dan Sandi

Investigasi

Secara Mupakat, Komisi III DPR Setuju Komjen Listyo Jadi Kapolri

Investigasi

Pilkada Medan, Partai Gelora Resmi Dukung Mantu Jokowi

Investigasi

Usai Ditunjuk Sebagai Menparekraf, Jokowi Beri PR untuk Sandiaga

Investigasi

Polsek Torgamba Tangkap Satu Bandar Sabu

Investigasi

RSUD Rantauprapat Dipersiapkan Menuju Rumah Sakit Pendidikan

Investigasi

Artis Sahrul Gunawan Melenggang di Pilkada Bandung